RI News. Jakarta – Perjanjian gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang diumumkan baru-baru ini tampaknya berada dalam kondisi sangat rentan. Hanya beberapa jam setelah kesepakatan dua minggu itu mulai berlaku, Iran kembali menutup Selat Hormuz sebagai respons terhadap serangan Israel yang berlanjut di Lebanon. Langkah ini langsung memicu reaksi keras dari Washington dan menimbulkan kekhawatiran baru terhadap stabilitas keamanan energi global.
Kesepakatan tersebut dicapai melalui diplomasi intensif yang melibatkan Pakistan sebagai mediator. Kedua pihak mengklaim kemenangan: AS menyatakan telah mencapai tujuan militer utamanya, sementara Iran menyebut pihaknya berhasil memaksa lawan menerima sebagian syarat yang diajukan. Namun, perbedaan interpretasi yang tajam tentang isi perjanjian membuat banyak pengamat mempertanyakan daya tahan kesepakatan ini.
Wakil Presiden AS JD Vance menyebut gencatan senjata sebagai “rapuh” dan menekankan perlunya negosiasi dengan itikad baik. Gedung Putih menuntut agar Selat Hormuz segera dibuka kembali, sementara juru bicara pemerintah AS menegaskan bahwa penutupan jalur vital tersebut “sama sekali tidak dapat diterima”. Selat Hormuz merupakan arteri utama perdagangan minyak dunia, dengan sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas alam global melewati jalur tersebut di masa damai. Penutupannya berpotensi mengganggu rantai pasok energi internasional dan memicu lonjakan harga komoditas.

Di tengah gencatan senjata dengan Iran, Israel justru memperketat operasi militernya terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon. Serangan tanpa peringatan di kawasan Beirut telah menewaskan sedikitnya 112 orang dan melukai ratusan lainnya dalam salah satu hari paling berdarah sejak eskalasi terbaru. Pemerintah Lebanon mengutuk aksi tersebut sebagai “biadab”, sementara Liga Arab menuduh Israel sengaja berupaya menyabotase proses perdamaian dengan Iran.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa penghentian kekerasan di Lebanon harus menjadi bagian integral dari kesepakatan. Sebaliknya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata tidak mencakup front Lebanon. Perbedaan pandangan ini menjadi salah satu titik rawan utama.
Isu program nuklir dan rudal Iran juga masih menjadi pusat ketidakpastian. Amerika Serikat dan Israel menganggap penghancuran kemampuan nuklir Iran sebagai tujuan utama perang. Trump menyatakan kesediaan bekerja sama dengan Iran untuk mengeluarkan uranium yang diperkaya dari lokasi yang telah diserang. Namun, Iran belum mengonfirmasi hal tersebut, dan munculnya versi rencana dalam bahasa Farsi yang berbeda memicu tuduhan pemalsuan dari pihak AS.
Baca juga : Tragedi Mendadak di Pinggir Jalan: Pria 66 Tahun Asal Jakarta Selatan Meninggal di SPBU Jatisrono Wonogiri
Pembicaraan lanjutan untuk mencapai kesepakatan permanen dijadwalkan berlangsung di Islamabad, Pakistan, dengan Vance memimpin tim negosiasi Amerika. Iran menuntut penarikan pasukan AS dari kawasan, pencabutan sanksi, serta pembebasan aset yang dibekukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan bahwa militer Iran sudah tidak lagi menjadi ancaman signifikan bagi kepentingan AS dan kawasan setelah serangkaian serangan bersama.
Analis geopolitik memperingatkan bahwa meskipun serangan AS-Israel telah melemahkan infrastruktur Iran, ancaman dari program rudal balistik dan jaringan proxy regional seperti Hizbullah belum sepenuhnya hilang. Potensi pemungutan biaya pelayaran di Selat Hormuz oleh Iran dan Oman juga menjadi isu kontroversial yang dapat mengubah tatanan maritim internasional selama puluhan tahun.
Di lapangan, korban jiwa terus bertambah. Lebih dari 1.900 orang dilaporkan tewas di Iran, lebih dari 1.500 di Lebanon, serta puluhan korban di Israel, negara-negara Teluk, dan personel militer AS. Lebih dari satu juta warga Lebanon terpaksa mengungsi akibat konflik ini.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah mengirim utusan khusus ke Iran untuk membahas langkah ke depan. Namun, dengan ancaman Israel yang siap melanjutkan operasi kapan saja dan sikap keras kedua belah pihak, proses menuju perdamaian permanen masih penuh tantangan.
Perkembangan ini tidak hanya memengaruhi stabilitas Timur Tengah, tetapi juga ekonomi global yang masih rapuh pasca-pandemi. Para pemimpin dunia kini menyaksikan dengan cermat apakah diplomasi dapat mengalahkan logika kekerasan, atau apakah kawasan ini akan kembali terjerumus ke dalam siklus konflik yang lebih destruktif.
Pewarta : Setiawan Wibisono

