RI News. Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik rasuah di tingkat daerah. Pada Jumat (10/4/2026) malam, tim penindakan KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung, Jawa Timur, yang mengamankan 16 orang, termasuk Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Ini menjadi OTT kesepuluh yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.
Bupati Gatut Sunu Wibowo tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 06.50 WIB pada Sabtu (11/4/2026). Ia langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik. “Bupati tiba di Gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 06.50 WIB dan langsung dilakukan pemeriksaan intensif,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Sementara itu, 15 orang lainnya yang turut diamankan dalam OTT masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Tulungagung. KPK memastikan akan terus memperbarui perkembangan kasus ini secara berkala. “Kami akan update terus perkembangannya secara berkala,” tambah Budi Prasetyo.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
Operasi ini menambah daftar panjang penindakan KPK terhadap kepala daerah di awal 2026. Sebelumnya, lembaga antirasuah telah melakukan sembilan OTT dengan berbagai modus korupsi yang melibatkan pejabat publik.
Pada Januari 2026, OTT pertama menyasar dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026, dengan penangkapan delapan orang. OTT kedua menjerat Wali Kota Madiun Maidi atas dugaan pemerasan melalui imbalan proyek, dana CSR, serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
OTT ketiga menangkap Bupati Pati Sudewo terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selanjutnya, OTT keempat dan kelima fokus pada sektor pajak dan bea cukai, termasuk restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin serta importasi barang tiruan yang melibatkan mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
OTT keenam mengungkap dugaan korupsi sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, dengan menetapkan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, serta Direktur Utama PT Karabha Digdaya sebagai tersangka.
Baca juga : Aubameyang Bangkit, Marseille Robek Pertahanan Metz dan Melesat ke Zona Liga Champions
Memasuki bulan Ramadhan, KPK semakin intensif. OTT ketujuh menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq atas dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2026. OTT kedelapan menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari terkait suap proyek di Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu. OTT kesembilan menyasar Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman atas dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pemkab Cilacap, Jawa Tengah.
Rentetan operasi ini mencerminkan komitmen KPK dalam membersihkan tata kelola pemerintahan daerah dari praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Kasus di Tulungagung menjadi pengingat bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi siapa pun yang terlibat rasuah, termasuk kepala daerah terpilih.
Tim penyidik KPK saat ini masih melengkapi bukti-bukti dari lapangan. Publik diharapkan terus mengawasi perkembangan kasus ini sebagai bagian dari upaya kolektif memberantas korupsi di Indonesia. KPK menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pewarta : Diki Eri
About the Author
