RI News Portal. Washington/Copenhagen, 8 Januari 2026 – Ketegangan geopolitik di wilayah Arktik semakin memanas menyusul pernyataan tegas dari pemerintahan Amerika Serikat mengenai ambisi memperoleh kendali atas Greenland. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, pada Rabu (7/1), mengonfirmasi rencana pertemuan dengan pejabat tinggi Denmark pekan depan, di tengah permintaan mendesak dari Kopenhagen dan Nuuk untuk melakukan perundingan guna meredakan krisis yang dipicu oleh ancaman Presiden Donald Trump.
Dalam konferensi pers di Capitol Hill, Rubio menegaskan bahwa ia tidak akan membahas spekulasi mengenai intervensi militer terhadap Denmark atau Greenland. “Saya akan bertemu dengan mereka pekan depan, dan pembicaraan akan kami lakukan pada saat itu,” ujar Rubio kepada wartawan. Ia juga menekankan bahwa minat Presiden Trump terhadap Greenland bukanlah isu baru, melainkan telah dibahas sejak masa jabatan pertama Trump, bahkan dengan kajian serupa pada administrasi sebelumnya mengenai kemungkinan akuisisi wilayah tersebut.
Pernyataan Rubio ini muncul seiring dengan sikap resmi Gedung Putih yang menyatakan bahwa berbagai opsi sedang dipertimbangkan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri tersebut, termasuk potensi penggunaan kekuatan militer. Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan, “Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja penggunaan militer Amerika Serikat selalu menjadi salah satu opsi yang berada dalam kewenangan Panglima Tertinggi.”
Ancaman ini semakin diperkuat oleh pernyataan Trump pada akhir pekan lalu, hanya sehari setelah operasi militer AS di Venezuela yang berhasil menangkap Presiden Nicolás Maduro. Trump kembali menegaskan perlunya pengambilalihan Greenland dari perspektif keamanan nasional. “Kami membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional, dan Denmark tidak akan mampu melakukannya,” katanya.
Greenland, sebagai wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark dengan populasi mayoritas Inuit dan sumber daya mineral yang melimpah, telah berulang kali menolak segala bentuk transfer kedaulatan ke AS. Pemerintah Greenland dan Denmark menilai ancaman ini sebagai pelanggaran prinsip hukum internasional, khususnya Pasal 2(4) Piagam PBB yang melarang penggunaan ancaman kekuatan terhadap integritas teritorial negara lain.
Baca juga : Kekerasan dalam Operasi Penegakan Imigrasi di Minneapolis: Konflik antara Otoritas Federal dan Lokal
Dari perspektif akademis, eskalasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam kebijakan luar negeri AS pasca-Perang Dingin, di mana pertimbangan keamanan Arktik—termasuk persaingan dengan Rusia dan China atas rute pelayaran Utara serta cadangan mineral langka—menjadi prioritas utama. Operasi sukses di Venezuela tampaknya telah memperkuat kepercayaan diri pemerintahan Trump dalam menggunakan instrumen militer untuk tujuan strategis, meskipun hal ini berisiko memicu krisis aliansi transatlantik. Beberapa analis geopolitik menyoroti bahwa ancaman terhadap Greenland dapat diinterpretasikan sebagai strategi negosiasi “art of the deal” khas Trump, yang bertujuan memaksa konsesi ekonomi atau militer dari Denmark, seperti peningkatan akses basis AS di Thule Air Base.
Sementara itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen telah mendesak penghentian ancaman tersebut, dengan menyatakan bahwa isu ini harus diselesaikan melalui dialog multilateral, mungkin melibatkan NATO atau Uni Eropa. Respons Eropa yang terkoordinasi sedang dibahas di kalangan sekutu, mengingat implikasi lebih luas terhadap stabilitas aliansi Barat.
Pertemuan mendatang antara Rubio dan pejabat Denmark diharapkan menjadi titik krusial dalam meredakan ketegangan ini, meskipun prospek resolusi jangka pendek tetap tidak pasti di tengah dinamika kekuatan global yang semakin kompetitif.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
