RI News Portal. Dubai, United Arab Emirates — Perundingan tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat dijadwalkan berlangsung Jumat ini di Muscat, Oman, menandai upaya diplomatik terbaru untuk meredam ketegangan yang semakin memanas di Timur Tengah. Langkah ini muncul setelah Teheran berhasil memindahkan lokasi dari rencana awal di Turki, dengan agenda yang diklaim Iran terbatas pada program nuklir dan pencabutan sanksi.
Oman kembali memainkan peran sebagai mediator netral, seperti pada beberapa putaran sebelumnya di tahun 2025, ketika diskusi serupa sempat menghasilkan kerangka awal namun terhenti akibat eskalasi militer. Pemindahan venue ini mencerminkan strategi Iran untuk menjaga format bilateral ketat, menghindari keterlibatan negara-negara Arab lain yang diduga akan memperluas pembahasan ke isu rudal balistik dan jaringan proksi regional—topik yang justru menjadi prioritas Washington.
Dari sisi Teheran, sinyal pembukaan dialog ini pertama kali diungkapkan Presiden Masoud Pezeshkian, yang menyebut instruksi kepada Menteri Luar Negeri untuk mengejar perundingan “adil dan setara” dengan syarat tidak ada ancaman atau ekspektasi tidak realistis. Langkah ini mendapat dukungan implisit dari Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, meskipun sebelumnya ia kerap menolak negosiasi langsung dengan AS. Keputusan ini tampaknya dipengaruhi oleh tekanan ekonomi internal pasca-protes besar-besaran akhir 2025, serta keinginan menghindari konfrontasi militer lebih lanjut setelah serangan udara Israel tahun lalu yang melemahkan pertahanan Iran.
Di pihak Amerika Serikat, pemerintahan Donald Trump menegaskan bahwa perundingan bermakna harus mencakup lebih dari sekadar isu nuklir. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menekankan perlunya membahas program rudal balistik Iran, dukungan terhadap kelompok bersenjata di kawasan, serta catatan hak asasi manusia dalam negeri. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin “tekanan maksimum” yang dipertahankan, di mana ancaman penggunaan kekuatan militer tetap menjadi kartu truf untuk memaksa kesepakatan komprehensif.
Insiden terkini—seperti penembakan drone Iran oleh jet tempur AS di dekat kapal induk dan upaya kapal cepat Garda Revolusi menghalangi kapal berbendera AS di Selat Hormuz—menambah kerumitan. Meski kedua pihak belum secara resmi mengakui insiden tersebut sebagai penghalang, kejadian itu menggarisbawahi risiko eskalasi yang masih mengintai.
Baca juga : Diplomasi di Tengah Bom Cluster: Moskow dan Kyiv Bertemu Lagi di Abu Dhabi
Secara geopolitik, perundingan ini tidak hanya menyangkut masa depan program nuklir Iran—yang diklaim damai namun semakin mendekati ambang kemampuan senjata—tetapi juga keseimbangan kekuatan di kawasan. Negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, telah menyatakan bahwa pengembangan senjata nuklir oleh Iran akan memicu reaksi berantai, termasuk kemungkinan program serupa di negara tetangga. Turki, Qatar, Mesir, dan Pakistan turut berperan dalam mediasi, menunjukkan bahwa upaya ini merupakan inisiatif kolektif regional untuk mencegah perang terbuka.
Meski harapan tetap ada, jurang perbedaan masih lebar. Iran bersikeras pada pendekatan bertahap yang fokus pada pencabutan sanksi sebagai imbalan pembatasan pengayaan uranium, sementara AS menuntut verifikasi ketat dan pembatasan permanen terhadap kapabilitas strategis Teheran. Keberhasilan atau kegagalan pertemuan Jumat ini dapat menentukan apakah diplomasi masih memiliki ruang, atau apakah kawasan ini akan kembali memasuki siklus konfrontasi yang lebih berbahaya.
Perkembangan ini menggarisbawahi realitas diplomasi kontemporer: di tengah saling curiga dan kepentingan yang saling bertabrakan, Oman sekali lagi menjadi panggung di mana harapan damai diuji oleh realitas kekuatan dan ketidakpercayaan mendalam.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
