RI News Portal. Jakarta, 26 Juni 2025 — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi meluncurkan layanan CBI SME Bureau sebagai instrumen pendukung penguatan akses pembiayaan yang inklusif bagi pelaku UMKM. Peresmian dilakukan oleh Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, pada Rabu (25/6/2025), yang menandai komitmen negara dalam membangun ekosistem keuangan UMKM yang berbasis data dan berorientasi pada mitigasi risiko keuangan.
Layanan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan utama UMKM: memperoleh pembiayaan secara lebih aman, terukur, dan berbasis informasi yang dapat diverifikasi. Dalam keterangannya, Kamis (26/6), Menteri Maman menegaskan bahwa kehadiran CBI SME Bureau diharapkan menjadi katalisator perluasan skema pembiayaan business to business (B2B), terutama di luar skema pembiayaan konvensional melalui lembaga keuangan.
“Dengan adanya CBI SME Bureau, saya berharap dapat mendorong perluasan pembiayaan alternatif B2B. Sekaligus membantu UMKM memenuhi kebutuhan pembiayaan dan mengelola risiko keuangan secara lebih aman dan terukur,” ujarnya.
CBI SME Bureau merupakan platform pengelolaan informasi bisnis dan keuangan yang memungkinkan UMKM untuk mengevaluasi kredibilitas mitra atau calon mitra usaha secara sistematis. Di tengah tantangan arus kas dan risiko gagal bayar, platform ini hadir sebagai solusi berbasis teknologi informasi untuk memperkuat daya tawar UMKM dalam rantai pasok nasional.
Menteri Maman menggarisbawahi pentingnya pencatatan dan pelaporan keuangan yang akuntabel untuk membangun kapasitas kelembagaan UMKM. Menurutnya, pembiayaan tidak cukup hanya ditopang oleh skema kredit dari bank atau lembaga keuangan, tetapi juga perlu dilengkapi oleh alternatif pembiayaan antar pelaku usaha.
“UMKM sebagai pemasok, distributor, atau penyedia jasa kerap memberikan kemudahan pembayaran kepada mitra buyer-nya. Di sinilah peran CBI SME Bureau menjadi signifikan untuk membantu memverifikasi kredibilitas dan memitigasi risiko,” jelasnya.
Tiga manfaat utama dari layanan ini bagi UMKM adalah: (1) memitigasi risiko gagal bayar, (2) memastikan ketepatan pembayaran oleh mitra usaha, dan (3) memperkuat posisi tawar UMKM dalam kerja sama bisnis jangka menengah hingga panjang.
Sebagai bentuk implementasi awal kerja sama antara Kementerian UMKM dan CBI, sebanyak 1.000 UMKM akan memperoleh akses gratis terhadap laporan kredit mitra usaha. Program ini merupakan langkah awal untuk mendorong pemanfaatan informasi perkreditan secara inklusif dan berkeadilan.
Direktur Utama CBI, Anton K. Adiwibowo, menambahkan bahwa layanan ini juga bertujuan mendorong literasi kredit serta penguatan ekosistem keuangan berbasis data bagi UMKM.
“Melalui layanan CBI SME Bureau, proses penilaian dan manajemen risiko kredit kepada mitra UMKM akan menjadi cepat, efisien, dan akurat. Kami berharap layanan ini dapat menjadi katalisator bagi UMKM untuk naik kelas,” ujar Anton.
Dalam perspektif pembangunan ekonomi inklusif, layanan seperti CBI SME Bureau memiliki dimensi strategis dalam membangun tata kelola informasi perkreditan yang tidak hanya bersifat top-down dari lembaga keuangan, tetapi juga bottom-up melalui pelaku UMKM itu sendiri. Hal ini sejalan dengan agenda nasional terkait transformasi digital dan penguatan daya saing UMKM dalam kerangka ekonomi berkelanjutan.
Selain itu, inisiatif ini turut mendukung agenda reformasi struktural dalam sektor keuangan mikro, terutama dalam memperluas inklusi keuangan di luar sistem perbankan formal. Perluasan sistem pelaporan kredit dan data usaha berbasis perilaku transaksi B2B akan menjadi basis kebijakan penting untuk memformulasikan skema dukungan berbasis risiko yang lebih adil.
Pewarta : Yogi Hilmawan
