RI News Portal. Bandar Lampung, 29 Agustus 2025 – Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, secara langsung mengajukan permohonan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk turut menangani ruas jalan yang terdampak longsor di Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong. Permintaan ini disampaikan dalam audiensi bersama Anggota DPR RI Komisi V, Mukhlis Basri, serta sejumlah kepala balai kementerian, yang berlangsung di Lamban Sabah, Jalan Padat Karya, Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, pada Jumat (29/8/2025).
Audiensi tersebut dihadiri oleh mitra strategis pemerintah pusat, termasuk Kepala Balai Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Lampung, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas Daerah Lampung. Dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat, hadir pula Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Dinas Perhubungan. Forum ini juga melibatkan delapan kabupaten/kota di Daerah Pemilihan (Dapil) I DPR RI Komisi V, yakni Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Lampung Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Parosil menekankan pentingnya forum lintas lembaga sebagai sarana menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penanggulangan bencana dan pembangunan infrastruktur. “Pertemuan seperti ini sangat strategis untuk menyosialisasikan visi-misi kepala daerah, gubernur, hingga presiden. Kami memiliki semangat yang sama, yaitu mewujudkan Asta Cita Presiden dan menjalankan amanat pembangunan untuk rakyat,” ujar Parosil.
Ia menyoroti kerentanan Lampung Barat terhadap bencana longsor, terutama di wilayah seperti Pekon Mutar Alam, yang diperparah oleh kondisi geografis perbukitan dan curah hujan tinggi. “Lampung Barat langganan longsor. Kami mengapresiasi Kementerian PUPR yang telah menangani beberapa ruas jalan nasional yang terdampak, tetapi masih banyak yang belum tersentuh,” katanya.
Parosil juga mengkritisi sikap Kementerian PUPR yang dinilainya cenderung lepas tangan dalam menangani kerusakan akibat longsor di Mutar Alam, yang dipicu oleh limpahan air dari saluran jalan nasional. “Longsor ini terjadi karena air dari saluran jalan nasional menghantam jalan kabupaten. Ini bukan hanya tanggung jawab daerah, tetapi juga pusat, karena dampaknya lintas kewenangan,” tegasnya.
Baca juga : Komnas HAM Buka Posko Aduan untuk Korban Unjuk Rasa di Jakarta
Berdasarkan perhitungan bersama Dinas PUPR dan Bappeda Lampung Barat, biaya penanganan longsor di Mutar Alam diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 miliar, angka yang sulit dipenuhi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kami berharap Kementerian PUPR hadir dan menunjukkan tanggung jawab untuk membantu menyelesaikan masalah ini,” imbuh Parosil.
Bupati juga mengajak semua pihak, termasuk Mukhlis Basri dan para kepala balai, untuk menjadikan forum ini sebagai langkah awal membangun sinergi berkelanjutan. “Ini bukan sekadar seremoni. Harus ada tindak lanjut konkret. Proposal dari daerah sering hanya diterima tanpa realisasi. Di forum ini, kita bisa verifikasi langsung dan bersinergi,” tandasnya.
Sementara itu, Mukhlis Basri menegaskan komitmennya sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebutuhan infrastruktur mendesak dapat diakomodasi dalam program nasional. “Tantangan besar saat ini adalah pemotongan transfer daerah untuk 2025/2026, yang menyulitkan realisasi pembangunan tanpa sinergi pusat-daerah,” ungkapnya.
Mukhlis menyoroti bahwa Dapil I Lampung, termasuk Lampung Barat, merupakan wilayah rawan bencana seperti longsor, banjir, abrasi, hingga potensi gempa karena dilalui Sesar Semangko. “Pemerintah pusat tidak boleh tutup mata. Koordinasi yang kuat sangat diperlukan,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa audiensi ini bukan formalitas belaka, melainkan wadah strategis untuk menyampaikan aspirasi daerah langsung kepada kementerian melalui para kepala balai. “Saya sengaja mengundang kepala daerah untuk bertemu langsung dengan kepala balai agar program prioritas bisa diserap dan dianggarkan. Saya akan mengawal aspirasi Lampung Barat, khususnya penanganan longsor di Mutar Alam, agar menjadi prioritas Kementerian PUPR,” pungkas Mukhlis.
Pewarta : IF
