RI News Portal. Sumatra Barat – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan perlunya akselerasi peralihan dari hunian sementara (huntara) menuju hunian tetap (huntap) sebagai elemen kunci dalam strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang disertai tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat. Penekanan ini muncul bersamaan dengan proses evaluasi mendalam terhadap pembangunan hunian bagi penyintas, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) untuk wilayah tersebut.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dalam pernyataan resminya di Jakarta pada Kamis, menyatakan bahwa pemulihan pascabencana harus berorientasi pada penyediaan tempat tinggal yang tidak hanya aman dari ancaman kebencanaan, tetapi juga layak huni dan berkelanjutan dalam jangka panjang. “Rencana R3P diharapkan menjadi kerangka acuan yang holistik bagi seluruh tahapan penanganan pascabencana, khususnya dalam memastikan transisi yang mulus dari hunian sementara menuju hunian tetap,” ujarnya.
Evaluasi yang dilakukan BNPB mencakup aspek-aspek teknis dan operasional, antara lain kemajuan fisik konstruksi huntara, standar kualitas bangunan, kelengkapan infrastruktur pendukung, serta kesesuaian pemilihan lokasi dengan prinsip mitigasi risiko bencana. Selain itu, penilaian juga mengarah pada efektivitas koordinasi antarlembaga, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta sektor terkait lainnya dalam mendukung percepatan pembangunan hunian pascabencana.
Hasil evaluasi lapangan menunjukkan bahwa progres pembangunan huntara di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar telah menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun masih terdapat ruang penyempurnaan. Di antaranya adalah penguatan fasilitas pendukung, adaptasi desain hunian agar lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik keluarga penyintas, serta akselerasi penyelesaian target di sejumlah titik lokasi.
Saat ini, pembangunan huntara di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, menargetkan 60 unit hunian. Di Kabupaten Tanah Datar, pembangunan terfokus pada 23 unit di Nagari Bungo Tanjuang, Kecamatan Batipuh, serta 15 unit di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan. Sementara itu, pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah, lokasi hunian tetap dipusatkan di Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, yang diharapkan menjadi model pemulihan terintegrasi pascabencana.
Baca juga : Capaian Bea Cukai Kudus 2025: Ketangguhan Pengawasan di Tengah Tekanan Industri Hasil Tembakau
Pendekatan ini mencerminkan komitmen BNPB untuk menerapkan prinsip “build back better” dalam pengelolaan bencana, di mana transisi hunian tidak sekadar memenuhi kebutuhan darurat, melainkan membangun ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana di masa depan. Percepatan proses ini dianggap krusial untuk meminimalkan dampak psikososial jangka panjang bagi penyintas serta mendukung pemulihan ekonomi dan sosial wilayah terdampak.
Pewarta : Sami S
About the Author
