RI News Portal. Jakarta, 14 Oktober 2025 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatatkan defisit sebesar Rp371,5 triliun atau setara 1,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per 30 September 2025. Meski demikian, keseimbangan primer tetap positif dengan surplus Rp18 triliun, menandakan konsolidasi fiskal yang terjaga.
Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa, Purbaya menyatakan, “Sampai akhir triwulan III-2025, kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56 persen PDB dan keseimbangan primer yang positif.” Ia menegaskan bahwa APBN tetap adaptif dan kredibel, mampu menyeimbangkan dukungan pemulihan ekonomi dengan kesinambungan fiskal jangka menengah.
Pendapatan negara hingga September 2025 tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun, mencapai 65 persen dari proyeksi APBN 2025. Namun, angka ini terkoreksi 7,2 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024, yang mencapai Rp2.008,6 triliun. Penurunan ini dipicu oleh anjloknya harga komoditas global, terutama di sektor minyak dan gas (migas) serta pertambangan, yang berdampak pada penerimaan perpajakan.
Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.516,6 triliun atau 63,5 persen dari proyeksi, turun 2,9 persen dari tahun sebelumnya. Rinciannya, penerimaan pajak sebesar Rp1.295,3 triliun (62,4 persen dari proyeksi) terkoreksi 4,4 persen, terutama akibat penurunan Pajak Penghasilan (PPh) badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri yang terdampak harga komoditas seperti batu bara dan sawit. Namun, Purbaya mencatat, sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif.
Sebaliknya, penerimaan kepabeanan dan cukai menunjukkan pertumbuhan 7,1 persen, dengan realisasi Rp221,3 triliun atau 71,3 persen dari proyeksi. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp344,9 triliun (72,3 persen dari proyeksi), namun melambat 19,8 persen dibandingkan 2024.
Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari proyeksi, turun tipis 0,8 persen dari Rp2.251,8 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tercatat Rp1.589,9 triliun (59,7 persen dari proyeksi), melambat 1,6 persen. Belanja kementerian/lembaga (K/L) turun 0,3 persen menjadi Rp800,9 triliun (62,8 persen dari proyeksi), sedangkan belanja non-K/L melandai 2,9 persen menjadi Rp789 triliun (56,8 persen dari proyeksi).
Baca juga : Pemerintah Indonesia Rencanakan DMO Sawit untuk Dukung Program Biodiesel B50
Sebaliknya, Transfer ke Daerah (TKD) menunjukkan pertumbuhan positif 1,5 persen, dengan realisasi Rp644,9 triliun atau 74,6 persen dari proyeksi. “Efektivitas belanja didorong oleh program prioritas, bantuan sosial, dan belanja modal infrastruktur,” ujar Purbaya.
Surplus keseimbangan primer sebesar Rp18 triliun menunjukkan upaya konsolidasi fiskal yang konsisten. Purbaya menegaskan bahwa kinerja APBN 2025 mencerminkan ketahanan di tengah tekanan eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas global. “APBN tetap menjadi instrumen yang adaptif, mendukung pemulihan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas fiskal,” katanya.
Ke depan, Purbaya optimistis pemerintah dapat terus mengelola APBN secara prudent untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada penguatan sektor produktif dan pemerataan pembangunan melalui TKD.
Pewarta : Yogi Hilmawan
