RI News. Pasaman Barat – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah secara resmi mengajukan proposal pemulihan infrastruktur pascabencana ke pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Langkah ini diambil untuk menangani kerusakan parah yang ditimbulkan oleh banjir bandang dan tanah longsor akibat cuaca ekstrem pada akhir November 2025.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Doddy San Ismail, menyatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikan secara lengkap. “Usulan perbaikan telah kita sampaikan ke pemerintah pusat melalui Pemprov Sumbar,” ujarnya saat ditemui di Simpang Empat, Selasa.
Bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut menyebabkan kerugian infrastruktur mencapai Rp197,12 miliar, sementara estimasi kebutuhan anggaran untuk penanganan dan rekonstruksi mencapai Rp571,305 miliar. Angka ini mencakup berbagai sektor vital yang terdampak langsung, mulai dari konektivitas transportasi hingga fasilitas dasar masyarakat.
Kerusakan paling signifikan terjadi pada sektor jalan dan jembatan. Sebanyak 11 titik jalan mengalami amblas atau rusak berat, tersebar di berbagai kecamatan seperti Parit Koto Balingka (Pamatang Panjang, Ranah Koto Tinggi, Aek Nabirong), Ranah Batahan (Batahan Tengah, Batahan Barat), Talamau (Kajai, Talu, Sinuruik), Kinali (Katiagan Mandiangin), Sungai Beremas (Air Bangis), serta lokasi lainnya. Kondisi ini mempersulit akses warga dan distribusi bantuan pascabencana.
Lebih lanjut, 13 unit jembatan mengalami kerusakan di titik-titik strategis, termasuk di Ranah Koto Tinggi (Parit Koto Balingka), Batahan Tengah (Ranah Batahan), Talu dan Kanai (Talamau), Sikabau (Parit Koto Balingka), Koto Gadang Jaya (Kinali), serta beberapa lokasi di Sasak Ranah Pasisia, Lembah Melintang, Ranah Batahan, dan Gunung Tuleh. Kerusakan jembatan ini berpotensi memutus isolasi antardesa dan menghambat mobilitas ekonomi lokal.
Baca juga : Besar Air Bersih: 24 Juta Sambungan Rumah dalam 3 Tahun, Jangkau 93 Juta Jiwa
Selain itu, fasilitas pendidikan dan pemerintahan turut terdampak, dengan dua lokasi gedung rusak yaitu ruang kelas serta toilet SDN 14 di Ranah Batahan, serta pagar pembatas kantor wali nagari dan irigasi di Desa Baru, Kecamatan yang sama. Sektor irigasi mengalami kerusakan di 23 titik, yang mengancam kelangsungan pertanian sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Pengaman pantai rusak di 14 lokasi, sementara delapan infrastruktur penyedia air minum dan air bersih juga mengalami gangguan serius, sehingga memperburuk akses air layak bagi warga.
Pemulihan infrastruktur ini menjadi prioritas mendesak mengingat dampak bencana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memperpanjang masa pemulihan sosial-ekonomi pasca-tragedi. Dengan pengajuan ini, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berharap dukungan anggaran dari pusat dapat segera terealisasi untuk mempercepat rekonstruksi dan mengembalikan stabilitas kehidupan masyarakat di tengah tantangan geografis yang rentan terhadap bencana serupa di masa depan.
Pewarta : Jum Aini
About the Author
