ACLU dan Democracy Forward, mendesak Pemerintah Trump Menjelaskan Preistiwa Deportasi di Bawah Sumpah

RI News Portal. Washington, Para penggugat dalam gugatan hukum yang diajukan untuk menghentikan deportasi berdasarkan undang-undang perang abad ke-18 yang jarang digunakan yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump meminta seorang hakim federal pada hari Senin untuk memaksa para pejabat menjelaskan di bawah sumpah apakah mereka melanggar perintah pengadilannya dengan mendeportasi lebih dari 200 orang dari negara tersebut setelah dikeluarkan dan merayakannya di media sosial.

Mosi tersebut menandai eskalasi lain dalam pertempuran atas langkah-langkah pembukaan yang agresif dari Trump dalam masa jabatan keduanya, beberapa di antaranya telah dihentikan sementara oleh para hakim. Sekutu Trump telah marah atas penangguhan tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak harus mematuhinya, dan beberapa penggugat mengatakan bahwa tampaknya pemerintah mengabaikan perintah pengadilan.

Pada Sabtu malam, Hakim Distrik James E. Boasberg memerintahkan pemerintah untuk tidak mendeportasi siapa pun yang berada dalam tahanannya atas Undang-Undang Musuh Asing yang baru diberlakukan, yang hanya digunakan tiga kali sebelumnya dalam sejarah AS, semuanya selama perang yang dideklarasikan oleh kongres. Trump mengeluarkan proklamasi bahwa undang-undang 1798 kembali berlaku karena apa yang ia klaim sebagai invasi oleh geng Venezuela, Tren de Aragua.

Penerapan undang-undang tersebut oleh Trump dapat memungkinkannya untuk mendeportasi setiap warga negara asing yang menurutnya terkait dengan geng tersebut, tanpa memberikan bukti atau bahkan mengidentifikasi mereka secara publik. Para penggugat mengajukan gugatan atas nama beberapa warga Venezuela yang ditahan di AS yang khawatir mereka akan dituduh secara keliru sebagai anggota Tren de Aragua dan diusir secara tidak sah dari negara tersebut.

Baca juga : Penggrebegan Sabung Ayam di Lampung Menewaskan 3 Polisi Ditembak di Kepala

Diberi tahu bahwa ada rencana di udara menuju El Salvador, yang telah setuju untuk menampung migran yang dideportasi di penjara terkenal, Boasberg mengatakan bahwa dia, dan pemerintah, perlu bergerak cepat. “Anda harus segera memberi tahu klien Anda tentang hal ini, dan bahwa setiap pesawat yang membawa orang-orang ini yang akan lepas landas atau sedang mengudara harus dikembalikan ke Amerika Serikat,” kata Boasberg kepada pengacara pemerintah Sabtu malam.

Menurut pengajuan tersebut, dua pesawat yang lepas landas dari fasilitas penahanan Texas ketika sidang dimulai lebih dari satu jam sebelumnya sedang mengudara pada saat itu, dan tampaknya mereka melanjutkan perjalanan ke El Salvador. Pesawat ketiga tampaknya lepas landas setelah sidang dan perintah tertulis Boasberg secara resmi dipublikasikan pada pukul 7:26 malam waktu timur.

Presiden El Salvador, Nayib Bukele, pada Minggu pagi mencuitkan “Oopsie…terlambat” di atas sebuah artikel yang merujuk pada perintah Boasberg dan mengumumkan bahwa lebih dari 200 orang yang dideportasi telah tiba di negaranya. Direktur komunikasi Gedung Putih, Steven Cheung, mengunggah ulang unggahan Bukele dengan GIF yang menunjukkan kekaguman.

Kemudian pada Minggu, sebuah artikel yang beredar luas di Axios mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk “menentang” perintah tersebut dan mengutip pejabat anonim yang mengatakan bahwa mereka menyimpulkan bahwa perintah tersebut tidak berlaku untuk pesawat di luar wilayah udara AS. Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt, yang mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “pemerintah tidak ‘menolak untuk mematuhi’ perintah pengadilan.”

Leavitt juga menyatakan bahwa pemerintah yakin perintah tersebut tidak “sah” dan sedang diajukan banding. Pemerintah berpendapat bahwa hakim federal tidak memiliki kewenangan untuk memberi tahu presiden apakah ia dapat menentukan bahwa negara tersebut sedang diserang berdasarkan undang-undang tersebut, atau bagaimana cara membelanya.

Departemen Kehakiman juga mengajukan pernyataan dalam gugatan tersebut yang mengatakan bahwa beberapa orang yang “tidak berada di wilayah Amerika Serikat” pada saat perintah tersebut dikeluarkan telah dideportasi dan bahwa, jika bandingnya tidak berhasil, departemen tersebut tidak akan menggunakan pernyataan Trump sebagai alasan untuk deportasi lebih lanjut.

Boasberg menjadwalkan sidang pada pukul 4 sore pada hari Senin dan mengatakan pemerintah harus siap menjawab serangkaian pertanyaan tentang penerbangan yang ditetapkan dalam mosi penggugat.

Perintah Boasberg hanya berlaku hingga 14 hari karena ia mengawasi litigasi atas penggunaan undang-undang tersebut yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Trump, yang kemungkinan akan menimbulkan masalah konstitusional baru yang pada akhirnya hanya dapat diputuskan oleh Mahkamah Agung AS. Ia telah menjadwalkan sidang pada hari Jumat untuk argumen lebih lanjut, tetapi dua organisasi yang mengajukan gugatan awal, ACLU dan Democracy Forward, mendesaknya untuk memaksa pemerintah menjelaskan dalam sebuah pernyataan di bawah sumpah tentang apa yang terjadi.

Pewarta : Setiawan/AP