RI News portal. Naypyidaw, Pemerintah Vietnam berencana memangkas jumlah provinsi hingga 50 persen dan otoritas tingkat komune hingga 70 persen. Reformasi administrasi ini bertujuan untuk menghemat anggaran negara, dikutip dari CNA, Rabu (19/3/2025).
Sebelumnya, pemerintah telah mengurangi jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22. Selain itu, pemerintah juga berencana memangkas satu dari lima pekerjaan di sektor publik dalam lima tahun ke depan.
Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra menyatakan bahwa penggabungan provinsi dijadwalkan sebelum Agustus tahun ini. Saat ini, Vietnam memiliki 63 provinsi, sekitar 700 unit administratif tingkat distrik, dan lebih dari 10.000 unit administratif tingkat komune.
Sebagai bagian dari reformasi ini, pemerintah juga telah mengumumkan rencana penghapusan otoritas tingkat distrik. Pada tahun 2022, hampir dua juta orang bekerja di sektor publik.
Tahun ini, pemerintah akan memberhentikan atau menawarkan pensiun dini kepada 100.000 pegawai neger dan lebih dari 22.000 pekerjaan telah dipangkas. Menteri Tra menyebut reformasi ini sebagai “revolusi nyata dalam sistem politik” yang bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi.
Baca juga : Menpar Himbau Pengelola Destinasi Wisata Untuk Mematuhi Aturan dan Perizinan Dasar
Namun, belum jelas provinsi mana yang akan digabung dan apakah akan ada pemangkasan pegawai tambahan. Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam menegaskan, bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi pejabat yang tidak kompeten.
Meskipun reformasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas administrasi, ada kekhawatiran perubahan ini dapat menyebabkan kekacauan administratif dalam jangka pendek. Beberapa laporan menyebutkan adanya kemacetan di kantor-kantor provinsi akibat prosedur administrasi yang melambat.
Namun, pemerintah berupaya memastikan bahwa transisi ini tidak akan mengganggu layanan publik. Di tengah kekhawatiran tersebut, Kementerian Luar Negeri Vietnam membantah bahwa reformasi ini akan berdampak pada investasi dan bisnis.
Pemerintah menargetkan penghematan besar dari pemangkasan administrasi ini. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempercepat implementasi kebijakan.
Dengan jumlah otoritas yang lebih sedikit, koordinasi antarwilayah diharapkan menjadi lebih mudah, sehingga kebijakan dapat diterapkan dengan lebih efektif. Para analis memperkirakan reformasi ini akan membawa dampak positif dalam jangka panjang, meskipun dalam jangka pendek ada risiko ketidakstabilan administratif.
Dengan langkah ini, Vietnam berusaha menyeimbangkan efisiensi birokrasi dengan stabilitas pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Pewarta : Setiawan
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
