RI News. Melawi, 26 Agustus 2026 — Dalam kerangka analisis tata kelola krisis lingkungan global dan kontijensi bencana ekologis, penguatan kapasitas personil lapangan menjadi faktor determinan keberhasilan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Menanggapi dinamika kerentanan wilayah tersebut, satu peleton Pasukan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi tiba di Markas Komando (Mako) Kepolisian Resor (Polres) Melawi pada Rabu (26/8/26) pagi. Kedatangan pasukan taktis berkualifikasi khusus ini diterima langsung oleh Kapolres Melawi, AKBP Askhabul Kahfi, S.I.K., didampingi Wakil Kapolres Kompol Aang Permana, jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Melawi, serta para Kapolsek di wilayah hukum setempat melalui penyerahan komando operasional pada apel pagi resmi di Lapangan Apel Bhayangkara Polres Melawi.
Optimalisasi Taktis Melalui Strategi Rayonisasi Wilayah Rawan
Secara akademik-operasional, penempatan unit bantuan komando ini dirancang untuk mendongkrak daya penetrasi mitigasi di area-area terisolasi. Kapolres Melawi menjelaskan bahwa kehadiran taktis sebanyak 30 personel taktis Brimob Polri diproyeksikan secara khusus guna memperkuat arsitektur penanganan teknis Karhutla yang tengah dihadapi daerah setempat.
“Kehadirannya membantu dan memperkuat Polres Melawi serta Polsek jajaran dalam upaya penanganan Karhutla, penempatannya pada lokasi rawan mau pun yang sedang dalam proses pemadaman Karhutla baik di tingkat Polres mau pun Polsek,” terang AKBP Askhabul Kahfi saat memberikan pembekalan taktis di hadapan peserta apel.
AKBP Kahfi memaparkan lebih lanjut bahwa taktik perbantuan akan mengadopsi model pendistribusian rayonisasi operasional ke tingkat kepolisian sektor (Polsek). Pemetaan ini diyakini mampu mengakselerasi respon cepat (quick response) pada titik api (hotspot) kritis. Melalui sinergi komando terintegrasi dan pengerahan seluruh potensi taktis yang ada, tingkat risiko penyebaran Karhutla diharapkan dapat direduksi secara signifikan dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Sinergitas Multi-Aktor dan Penguatan Katalis Moral
Dalam perspektif ilmu kepemerintahan dan manajemen krisis, mitigasi Karhutla bukanlah operasi tunggal, melainkan integrasi kolaboratif lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (multi-stakeholder approach). Pihak kepolisian mengapresiasi tinggi konsistensi seluruh elemen gabungan yang telah bergerak di garda terdepan.
“Kami memahami selama ini telah bekerja keras, Polri, TNI, BPBD, Damkar Pemkab Melawi, Badan Sosial Pencegahan Bahaya Kebakaran (BS-PBK) Nanga Pinoh, Satuan Polisi Pamong Praja, Pihak PDAM Melawi, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pihak Perusahaan, Masyarakat Peduli Api dan masyarakat dalam upaya percepatan penanganan, kehadiran kekuatan Brimob Polri ini diharapkan memberikan magnet semangat dengan koordinasi yang terus ditingkatkan,” jelasnya.
Keselamatan Operasional dan Dimensi Etika Pengabdian
Mengakhiri amanatnya, Kapolres Melawi memberikan garis bawah tebal pada aspek keselamatan kerja taktis (occupational safety) dan ketahanan fisik para personel di lapangan. Mengingat medan Karhutla memiliki tingkat ancaman keracunan asap serta bahaya fisik yang tinggi, aspek keselamatan jiwa dan kesehatan harus menjadi prioritas absolut di samping pencapaian target pemadaman.
Seluruh personel diinstruksikan untuk senantiasa menjalankan tugas dengan dedikasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi. Setiap upaya kolektif yang dikerahkan dalam penanggulangan bencana ekologis ini dipandang tidak hanya sebagai kewajiban konstitusional, tetapi juga sebagai bagian dari dimensi amal ibadah dan bentuk pengabdian tertinggi bagi masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pewarta: Lisa Susanti
Tagline: #MitigasiKarhutlaMelawi, #BrimobPoldaKalbar, #PolresMelawiSigap, #PenangananKarhutla2026, #SinergiMitigasiBencana, #RayonisasiTaktis, #BhayangkaraUntukNegeri, #MelawiBebasAsap,
About the Author
