RI News. Bamako – Pengadilan Mali kembali mempertegas sikap pemerintahan junta militer dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun kepada seorang pejabat Kedutaan Besar Prancis yang dituduh sebagai mata-mata dan mengganggu keamanan negara. Putusan ini semakin memperlebar jurang hubungan antara Mali dan negara-negara Barat, khususnya Prancis, sementara Bamako semakin mendekatkan diri dengan Moskow.
Pejabat Prancis bernama Yann V. telah ditahan sejak Agustus 2025. Selain hukuman penjara, ia juga didenda 5.400 euro dan dilarang memasuki wilayah Mali selama 20 tahun. Penangkapannya terjadi pada 13 Agustus ketika ia bersama beberapa perwira Mali yang diduga merencanakan kudeta terhadap junta yang dipimpin Kolonel Assimi Goïta.
Menurut otoritas Mali, Yann V. bekerja untuk dinas intelijen Prancis dan terlibat dalam upaya destabilisasi negara yang telah lama bergolak akibat pemberontakan kelompok bersenjata. Namun, Prancis dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan bahwa pejabatnya hanya menjalankan misi kerjasama keamanan dan tidak terlibat dalam kegiatan apa pun yang merusak stabilitas Mali.
Kasus ini bukan sekadar perselisihan diplomatik biasa. Sejak mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2021, junta di bawah Assimi Goïta secara konsisten mengubah orientasi luar negeri Mali. Kerjasama militer dengan Prancis dan negara-negara Eropa lainnya diputus, sementara hubungan dengan Rusia diperkuat, termasuk kedatangan personel militer dan kontraktor keamanan dari kelompok Wagner/Rusia.
Mali, bersama Niger dan Burkina Faso, kini membentuk poros baru di Sahel yang dikuasai pemimpin militer. Ketiga negara ini berjanji akan lebih tegas dalam memerangi terorisme dan mengutamakan kedaulatan nasional. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Para pengamat mencatat bahwa sejak junta berkuasa, jumlah serangan kelompok militan yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS justru meningkat, demikian pula korban sipil yang tewas akibat kekerasan baik dari pihak pemberontak maupun operasi pasukan keamanan.
Baca juga : Perubahan Mendadak Trump terhadap Pasukan AS di Eropa Mengancam Kesiapan dan Kepercayaan NATO
Krisis keamanan di Mali yang sudah berlangsung sejak 2012 ini kini semakin kompleks. Pergeseran aliansi geopolitik tidak hanya mengubah peta pengaruh di Afrika Barat, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas strategi baru junta dalam membawa stabilitas bagi rakyat Mali.
Dengan vonis ini, ketegangan antara Bamako dan Paris tampaknya memasuki babak baru yang lebih dingin. Sementara Mali berusaha menegaskan kedaulatannya, dampak terhadap keamanan regional dan kesejahteraan warga sipil tetap menjadi tantangan utama yang belum terjawab.
Pewarta : Setiawan Wibisono
Tagline : #Mali, #JuntaMali, #AssimiGoita, #HubunganMaliPrancis, #PengaruhRusiaDiAfrika, #KrisisSahel, #DiplomasiAfrika, #KeamananRegional,
About the Author
