RI News. Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen kuat untuk mempercepat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Penekanan utama diberikan pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, menyusul temuan evaluasi kinerja triwulan pertama yang menunjukkan sejumlah tantangan strategis.
Instruksi tersebut disampaikan Luthfi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (4/5/2026). Rapat ini sekaligus menjadi wadah evaluasi menyeluruh atas capaian program pada tiga bulan pertama tahun anggaran berjalan.
Menurut Luthfi, arah kebijakan pembangunan Pemprov Jawa Tengah tidak mengalami perubahan mendasar. Fokus tetap pada program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. “Evaluasi kita fokus pada efisiensi dan dampak global. Program-program yang langsung dirasakan masyarakat harus kita percepat,” tegasnya.
Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian adalah kondisi infrastruktur jalan provinsi. Tingkat kemantapan jalan yang sempat berada di angka 94,4 persen pada akhir 2025 mengalami penurunan menjadi 84 persen pada akhir triwulan I 2026. Luthfi meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera merespons penurunan tersebut dengan langkah percepatan.
Pemprov Jawa Tengah bahkan membuka opsi penambahan anggaran melalui APBD Perubahan guna mengembalikan tingkat kemantapan jalan ke level semula. “Kita petakan daerah yang perlu dimantapkan kembali. Kalau perlu, kita tambah anggaran agar bisa kembali ke 94 persen,” ujar Luthfi.
Gubernur juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ia meminta seluruh instansi meningkatkan peran kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menjamin transparansi kinerja kepada publik.
Baca juga : Renovasi Dua Masjid di Kulon Progo: Wujud Sinergi TNI dan Masyarakat untuk Kenyamanan Ibadah
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menambahkan bahwa dinamika geopolitik global dan tuntutan efisiensi anggaran mengharuskan seluruh OPD lebih kreatif dalam merancang dan melaksanakan program. Sumarno juga mendorong upaya peningkatan investasi serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis.
Berdasarkan data per 31 Maret 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp5,549 triliun atau 23,99 persen dari target. Sementara realisasi belanja daerah berada di Rp4,669 triliun atau 19,77 persen. Kinerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menunjukkan tren positif dengan capaian 18,86 persen atau Rp823,820 miliar, melampaui target awal sebesar 15,75 persen.
Namun, terdapat catatan penting terkait Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan cukai dari pemerintah pusat yang baru diterima pada April 2026. “DBH memang terlambat, baru kami terima April,” jelas Sumarno. Meski realisasi keuangan masih mengalami deviasi, realisasi fisik program dinilai tetap berjalan sesuai rencana. Belanja daerah periode ini masih didominasi belanja pegawai serta barang dan jasa.
Pemprov Jawa Tengah berkomitmen terus mengawal akselerasi program pada triwulan-triwulan mendatang. Tujuannya agar seluruh target pembangunan dapat tercapai dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Tengah.
Pewarta: Nandar Suyadi
About the Author
