RI News. Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima panggilan telepon langsung dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa sore, 21 April 2026. Pembicaraan kedua pemimpin tersebut berfokus pada persetujuan ekspor pupuk urea asal Indonesia ke Australia sebanyak 250.000 ton pada tahap awal, sebagai langkah konkret penguatan kerja sama perdagangan bilateral di sektor pertanian.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa dalam komunikasi tersebut, PM Albanese secara khusus menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden Prabowo yang mendukung ekspor pupuk urea ke negaranya. “PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Bapak Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama,” ujar Teddy di Jakarta, Selasa.
Langkah ekspor ini bukan sekadar transaksi komersial biasa, melainkan bagian dari strategi pemerintah untuk memanfaatkan surplus produksi pupuk nasional sekaligus memperluas jejak Indonesia di pasar global. Selain Australia, pemerintah juga tengah mempersiapkan ekspor urea ke sejumlah negara mitra strategis lainnya, yakni India, Filipina, Thailand, dan Brasil. Total komitmen ekspor yang telah dibangun mencapai sekitar satu juta ton.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa produksi urea nasional pada tahun ini mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan domestik berada di kisaran 6,3 juta ton. Selisih surplus sekitar 1,5 juta ton tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan ekspor tanpa mengorbankan ketersediaan pupuk bagi petani Indonesia.
“Langkah ini diharapkan tetap menjaga ketahanan pasokan domestik sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di pasar global,” tambah Teddy Indra Wijaya.
Para analis ekonomi pertanian menilai kebijakan ini sebagai upaya cerdas dalam meningkatkan nilai tambah industri pupuk nasional. Dengan memanfaatkan kelebihan kapasitas produksi, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dalam negeri, tetapi juga memperluas kerja sama ekonomi dengan negara-negara mitra di kawasan Asia-Pasifik dan Amerika Latin. Ekspor pupuk urea diharapkan dapat menjadi salah satu pilar baru dalam diplomasi ekonomi pemerintahan Prabowo, sekaligus mendukung target peningkatan devisa non-migas.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses ekspor akan diawasi ketat agar prioritas utama tetap terpenuhi, yaitu kecukupan pupuk subsidi bagi petani lokal. Dengan demikian, surplus produksi justru menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk tampil sebagai pemain penting dalam rantai pasok pupuk global di tengah dinamika geopolitik dan iklim yang semakin tidak menentu.
Berita ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan antara kepentingan domestik dan peluang internasional, di mana pupuk urea bukan lagi sekadar komoditas pertanian, melainkan juga instrumen diplomasi ekonomi yang strategis.
Pewarta : Albertus Parikesit

