RI News. Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan kesiapan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tahap III dari Kementerian Keuangan dengan memperkuat kolaborasi antarlembaga pemerintah. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menjaga kelangsungan program prioritas, tetapi juga mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
“Jadi kita harus sisir dulu, tapi kita siap. Artinya itu (efisiensi anggaran) sekali lagi memaksa kita lebih inovatif. Khusus untuk bagaimana strategi kami mengatasinya, tadi saya sampaikan di depan Komisi IX, kita dengan membangun kolaborasi lintas kementerian,” ujar Yassierli saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Menaker mencontohkan bahwa Kemnaker telah menjalankan sejumlah pilot project dan pelatihan bersama kementerian serta lembaga lain sebagai bentuk konkret sinergi antarlembaga. Kerja sama tersebut melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi, dan Badan Gizi Nasional.
“Jadi skema-skema seperti ini. Kami memiliki balai, kami memiliki instruktur, kami memiliki skema sertifikasi, kemudian kementerian teknis tersebut ada program, kemudian juga ada sharing pembiayaan di situ,” jelasnya.
Menurut Yassierli, model kolaborasi ini memungkinkan pemanfaatan aset bersama, seperti fasilitas balai latihan, tenaga instruktur, serta mekanisme sertifikasi kompetensi, sehingga program pelatihan tenaga kerja dapat berjalan lebih efisien tanpa harus mengandalkan anggaran tunggal dari satu kementerian.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Yassierli melaporkan bahwa pihaknya tengah menelaah secara rinci pagu anggaran Kemnaker untuk mengidentifikasi pos-pos yang dapat dioptimalkan. Ia menyebut baru menerima Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tertanggal 1 April 2026, yang meminta efisiensi anggaran bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar Rp181.826.183.000.
Rincian efisiensi tersebut terdiri dari Rincian Output (RO) Khusus senilai Rp122.163.948.000 dan hasil identifikasi efisiensi anggaran oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp59.662.235.000. Anggaran yang dipangkas ini akan dialihkan ke Bendahara Umum Negara (BA BUN) Kemenkeu.
Meski demikian, realisasi anggaran Kemnaker hingga 8 April 2026 telah mencapai 31,87 persen, menunjukkan penyerapan yang relatif baik di awal tahun anggaran.
Selain kolaborasi lintas kementerian, Yassierli juga menyoroti langkah efisiensi internal lainnya, seperti pembatasan perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan administratif yang bersifat konvensional.
“Kalau yang lain mungkin, kalau itu terkait dengan rapat dan seterusnya, tentu semangat kita adaptasi sekarang lah dengan kita bisa melakukan online, kita akan optimalkan itu,” katanya.
Pendekatan digitalisasi kegiatan administratif diharapkan dapat memangkas biaya operasional tanpa mengurangi efektivitas koordinasi internal maupun eksternal.
Para pengamat kebijakan publik menilai strategi kolaborasi yang diusung Kemnaker ini selaras dengan semangat pemerintah untuk menciptakan tata kelola anggaran yang lebih adaptif di tengah tekanan fiskal. Dengan memanfaatkan sumber daya bersama antarlembaga, program pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja diharapkan tetap berjalan optimal, meski di tengah pembatasan anggaran.
Efisiensi anggaran tahap III ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga disiplin fiskal sekaligus memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk di sektor ketenagakerjaan yang menjadi pilar penting pembangunan ekonomi nasional.
Yassierli menegaskan bahwa Kemnaker akan terus mengawal program-program unggulan, termasuk penempatan tenaga kerja dan pengembangan kompetensi, agar tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat pekerja Indonesia di tengah dinamika kebijakan anggaran saat ini.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
