RI News. Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar guna melakukan evaluasi mendalam terhadap perencanaan dan penganggaran tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada hasil nyata di lapangan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa evaluasi tersebut krusial untuk memastikan kualitas perencanaan program, keselarasan antara perencanaan dan alokasi anggaran, serta efektivitas pelaksanaan di tingkat masyarakat. “Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat kualitas perencanaan, konsistensinya dengan penganggaran, serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan,” ujar Mahyeldi saat menerima Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025 dari BPKP Perwakilan Sumbar, Selasa (7/4) lalu di Auditorium Gubernuran, Padang.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Mahyeldi menambahkan bahwa berbagai masukan dan rekomendasi strategis dari BPKP akan menjadi bahan berharga untuk menyempurnakan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
“Sinergi antara Pemprov Sumbar dan BPKP perlu terus diperkuat agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap program-program prioritas, terutama di sektor pemulihan pascabencana dan mitigasi risiko bencana. Mengingat Sumatera Barat merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi, Mahyeldi berharap setiap program dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Sumbar membuka akses penuh terhadap data dan dokumen yang diperlukan BPKP dalam proses evaluasi perencanaan dan penganggaran 2026. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas output pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto, menyatakan komitmen lembaganya untuk terus mengawal akuntabilitas dan efektivitas program strategis daerah melalui pendekatan pengawasan yang adaptif dan kolaboratif. Menurutnya, dalam LED Semester II Tahun 2025 terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian, yaitu keberlanjutan produksi pangan, infrastruktur dan distribusi pangan, serta intervensi cadangan pangan untuk menjaga stabilisasi harga.
Baca juga : Pemuda sebagai Motor Penggerak: Wonogiri Gandeng HIPMI dan Imapres untuk Tekan Kemiskinan Berkelanjutan
“Sejumlah rekomendasi telah kami cantumkan sebagai bahan evaluasi,” jelas Arif. Secara keseluruhan, ia menilai capaian pembangunan Sumatera Barat cukup baik dan memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kerja sama ini diharapkan tidak hanya menjadi prosedur rutin, melainkan fondasi bagi pemerintahan daerah yang lebih responsif terhadap tantangan pembangunan, termasuk keterbatasan fiskal dan risiko bencana alam. Dengan penguatan pengawasan berbasis data, diharapkan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sumatera Barat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran perwakilan BPKP serta seluruh bupati/wali kota se-Sumbar, menunjukkan komitmen bersama antar-pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Pewarta : Mayang Sari
About the Author
