RI News. Hanoi — Pada 7 April 2026, Majelis Nasional Vietnam secara bulat memilih Sekretaris Jenderal Partai Komunis To Lam sebagai Presiden untuk periode 2026–2031. Langkah ini menandai konsolidasi kekuasaan terbesar di Vietnam dalam beberapa dekade, di mana satu figur kini memimpin baik partai maupun negara.
Keputusan tersebut mengakhiri tradisi kepemimpinan kolektif yang selama ini menjadi ciri khas sistem politik Vietnam pasca-reformasi Doi Moi. Pola kepemimpinan ganda ini kini lebih mendekati model sentralisasi kekuasaan yang terlihat di China di bawah Xi Jinping maupun di Laos.
To Lam, yang berusia 69 tahun, sebelumnya telah terpilih kembali sebagai Sekretaris Jenderal pada Januari 2026. Pengamat melihat pemilihan ini sebagai kelanjutan logis dari penguatan otoritasnya di internal partai. Dalam pidato pertamanya setelah pelantikan, To Lam menegaskan prioritas utamanya adalah menjaga perdamaian dan stabilitas sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan.
“Kami berkomitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya di hadapan Majelis Nasional.
Pada hari yang sama, Majelis Nasional juga memilih Le Minh Hung, mantan Gubernur Bank Sentral Vietnam, sebagai Perdana Menteri baru untuk periode yang sama. Hung dikenal memiliki latar belakang kuat di sektor keuangan dan diharapkan mendukung agenda ekonomi To Lam.
Konsolidasi kekuasaan To Lam bukanlah hal baru. Pada 2024, ia sempat memegang dua jabatan secara singkat menyusul wafatnya Nguyen Phu Trong. Kini, dengan mandat yang lebih kuat, ia memiliki ruang politik lebih luas untuk mendorong agenda reformasinya.
Sejak naik ke puncak kepemimpinan, To Lam — yang berlatar belakang kepolisian dan sempat memimpin Kementerian Keamanan Publik — telah mengawasi reformasi birokrasi paling ambisius sejak era 1980-an. Ribuan jabatan dipangkas, sejumlah kementerian digabung, batas provinsi ditata ulang secara signifikan, dan proyek infrastruktur besar dipercepat.
Reformasi ini bertujuan memangkas birokrasi yang lambat dan mendorong efisiensi pengambilan keputusan. Analis dari lembaga riset regional menilai bahwa pendekatan ini membuka peluang bagi keputusan lebih cepat dan kebijakan yang lebih koheren, terutama di saat Vietnam ingin beralih dari model pertumbuhan berbasis tenaga kerja murah dan ekspor menuju ekonomi berbasis inovasi, teknologi, dan sektor swasta yang lebih kuat.
Vietnam menetapkan target ambisius: pertumbuhan ekonomi rata-rata 10 persen atau lebih per tahun selama periode 2026–2030. Target ini jauh di atas capaian rata-rata sebelumnya dan diharapkan dapat membantu negara tersebut mencapai status ekonomi berpenghasilan menengah tinggi lebih cepat.
Le Minh Hung, Perdana Menteri baru, menekankan bahwa pemerintah akan memprioritaskan penguatan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta transformasi digital sebagai pilar utama.
Meski peluangnya terbuka lebar, para analis mengingatkan adanya risiko inheren dari konsentrasi kekuasaan. Pengambilan keputusan yang terlalu cepat berpotensi melampaui kemampuan reformasi kelembagaan yang mendalam, sehingga bisa menimbulkan ketidakseimbangan baru.
Secara ekonomi, Vietnam masih harus menghadapi realitas pertumbuhan triwulan pertama 2026 yang mencapai 7,8 persen — lebih baik dari tahun sebelumnya, tetapi masih di bawah target internal. Gejolak ekonomi global, termasuk dampak dari konflik di Timur Tengah yang memicu guncangan energi, semakin menambah kompleksitas.
Dari sisi politik luar negeri, Vietnam dituntut menjaga keseimbangan yang hati-hati. Di satu sisi, negara ini menghadapi tekanan dari Amerika Serikat terkait surplus perdagangan. Di sisi lain, China tetap menjadi mitra dagang terbesar sekaligus pihak yang bersaing di Laut China Selatan. Kemampuan Vietnam mempertahankan pendekatan pragmatis dan netral akan semakin diuji di tengah dunia yang semakin turbulen.
To Lam sendiri naik melalui jalur keamanan dan kampanye anti-korupsi yang masif. Kini, tantangan terbesarnya adalah mengubah momentum politik tersebut menjadi hasil ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memastikan reformasi birokrasi tidak hanya memangkas jumlah, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola.
Bagi Vietnam, tahun 2026 ini menjadi titik krusial: apakah konsolidasi kekuasaan akan menjadi katalisator bagi “loncatan” pembangunan, atau justru membawa risiko baru di tengah dinamika internal dan eksternal yang kompleks.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
