RI News. Jakarta – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan bahwa situasi para pekerja migran Indonesia (PMI) di kawasan Timur Tengah masih berada dalam pengendalian penuh, meskipun ketegangan geopolitik semakin memanas pasca-serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Mukhtarudin usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan mitra strategis di lingkungan Kementerian P2MI, Jakarta, pada hari Kamis. Ia menekankan bahwa hingga saat ini belum ada indikasi mendesak dari pemerintah negara-negara setempat maupun dari perwakilan diplomatik Indonesia yang mengharuskan evakuasi massal.
“Secara keseluruhan, kondisi masih under control. Belum ada seruan evakuasi dari pihak manapun, termasuk dari KBRI dan KJRI di negara-negara terkait,” ujar Mukhtarudin.

Menurutnya, laporan yang masuk dari lapangan juga belum menunjukkan adanya dampak fisik signifikan terhadap para PMI akibat konflik tersebut. Namun, ia mengakui adanya pengaruh psikologis pada sebagian pekerja, khususnya di Kuwait, di mana ketegangan regional memicu rasa trauma dan kecemasan.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian P2MI terus mengintensifkan pendampingan psikososial bagi pekerja yang terdampak. Layanan konseling dan dukungan emosional diberikan secara daring maupun melalui jaringan di lapangan guna membantu pemulihan kondisi mental mereka.
Sebagai langkah antisipatif, Kementerian P2MI telah mengoperasikan pusat krisis (crisis center) yang dilengkapi hotline khusus untuk pelaporan cepat. “Jika ada perkembangan apa pun, segera laporkan kepada kami. Sistem ini dirancang agar respons bisa dilakukan dalam hitungan jam,” tambah Mukhtarudin.
Baca juga : Pemprov Banten Percepat Ekspansi Layanan Gizi Gratis bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
Perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk KBRI dan KJRI di berbagai negara Timur Tengah, turut berperan aktif dengan menyebarkan informasi terkini melalui berbagai kanal komunikasi. Pemantauan dilakukan secara harian dan real-time, mengikuti setiap detik perkembangan eskalasi di kawasan tersebut.
Kerja sama dengan perusahaan penempatan pekerja juga diperkuat untuk memantau kondisi PMI di sektor formal. Selain itu, imbauan keamanan telah dikeluarkan bersama KBRI dan KJRI, berisi panduan praktis agar pekerja tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi, seperti menghindari kerumunan dan mengikuti protokol keamanan lokal.
Mengenai jumlah PMI di Iran, Mukhtarudin menyebut angkanya relatif kecil, sekitar 100 orang, yang mayoritas bekerja sebagai pekerja rumah tangga melalui penempatan mandiri. “Iran bukan negara tujuan resmi penempatan PMI oleh pemerintah, sehingga mayoritas adalah penempatan pribadi,” jelasnya.

Konflik yang dimulai dengan serangan AS dan Israel pada 28 Februari 2026 telah menewaskan sejumlah tokoh kunci Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, dan memicu respons balasan rudal dari Teheran ke berbagai target di wilayah Israel serta fasilitas militer AS di beberapa negara Teluk. Situasi ini terus dipantau ketat oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan maksimal bagi warganya di luar negeri.
Dengan pendekatan proaktif dan koordinasi lintas instansi, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap “all out” dalam menjaga keselamatan PMI di tengah dinamika geopolitik yang tidak menentu.
Pewarta : Yogi Hilmawan

