RI News Portal. Tapanuli Selatan, 11 Februari 2026 – Belum genap seminggu sejak diresmikan pada Kamis, 5 Februari 2026, Hunian Sementara (Huntara) Simarpinggan di Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang menampung sekitar 200 kepala keluarga penyintas bencana retakan tanah di Desa Tandihat, mulai menunjukkan sejumlah persoalan lingkungan yang berpotensi membahayakan kesehatan penghuni.
Peresmian huntara tersebut dilakukan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Muhammad Tito Karnavian, didampingi Direktur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Gubernur Sumatera Utara. Fasilitas ini dirancang sebagai solusi transisi bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat fenomena tanah bergerak dan retak parah akhir 2025, yang menghancurkan ratusan rumah dan memaksa ratusan jiwa mengungsi.
Namun, laporan dari lapangan mengungkap adanya genangan air yang menggenangi kolong rumah-rumah huntara sejak hari-hari pertama penghunian. Seorang warga penerima manfaat, yang meminta identitasnya tidak disebutkan, menyatakan kekhawatiran mendalam atas kondisi tersebut. “Genangan air di kolong rumah sudah mulai menimbulkan sarang nyamuk. Jika dibiarkan, ini bisa memicu penyebaran demam berdarah dengue (DBD),” ujarnya kepada awak media.
Menurut pengakuan yang sama, persoalan ini bukan hal baru. Sebelum peresmian, Kepala Desa setempat telah melaporkan potensi genangan kepada pihak pengelola pembangunan huntara. Selain itu, lokasi sumur bor yang terlalu dekat dengan pemukiman juga menimbulkan aroma tidak sedap dan risiko kontaminasi. “Setiap hujan turun, kolong rumah langsung penuh air. Ini menandakan perencanaan drainase dan dampak lingkungan kurang matang sejak tahap awal,” tegas warga tersebut.
Upaya konfirmasi kepada koordinator pengelola huntara melalui Babinsa Kecamatan Angkola Selatan menghasilkan tanggapan bahwa setelah serah terima, tanggung jawab beralih ke Kepala Desa setempat. Sementara itu, salah seorang penanggung jawab pengelolaan Huntara Simarpinggan, Johannes, menyatakan akan melakukan pengecekan langsung di lapangan. “Kami akan cek melalui tim di lokasi. Titik lain masih aman,” jawabnya singkat.
Baca juga : BSKDN Dorong Komunikasi Kebijakan Publik yang Lebih Dekat dan Responsif di Era Digital
Kasus ini menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang kualitas perencanaan dan pengawasan proyek huntara pascabencana. Dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi, penyediaan hunian sementara seharusnya tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal, tetapi juga mempertimbangkan faktor sanitasi, drainase, dan pencegahan penyakit vektor seperti DBD—yang rentan meningkat pasca-bencana di daerah tropis dengan curah hujan tinggi.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Satgas PRR atau BNPB terkait keluhan ini. Penghuni huntara, yang baru saja berpindah dari tenda pengungsian, berharap isu genangan air segera ditangani agar tidak menambah beban trauma pascabencana. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan melakukan evaluasi cepat untuk memastikan huntara benar-benar menjadi tempat aman dan layak, bukan sumber masalah kesehatan baru.
Pewarta: Adi Tanjoeng
About the Author
