RI News Portal. Denpasar, 28 Januari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Bali membuktikan bahwa efisiensi anggaran negara berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada awal tahun 2026, lembaga ini menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Peringkat I Satuan Kerja Terbaik Kategori Pagu Kecil untuk kinerja pelaksanaan anggaran semester II Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan, dalam acara Koordinasi dan Sinergi Mengawal APBN Tahun 2026, Selasa (27/1/2026) di Denpasar. Penilaian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar Tipe A1 ini berfokus pada kualitas pengelolaan dan realisasi anggaran satuan kerja.
Dalam sambutannya, Mufti Arkan menekankan pentingnya efektivitas belanja negara agar manfaatnya tepat sasaran bagi masyarakat. Ia mengungkapkan, alokasi APBN yang dikelola KPPN Denpasar pada 2026 mencapai Rp9,17 triliun, mencakup belanja pegawai, barang, modal, bantuan sosial senilai Rp8,49 miliar, serta dana Transfer ke Daerah sebesar Rp5,29 triliun. Ia juga mengingatkan seluruh satuan kerja untuk mengatasi kendala teknis tahun sebelumnya, seperti hambatan pada sistem e-katalog dan administrasi reorganisasi.
“Percepatan belanja sejak triwulan I serta optimalisasi digitalisasi transaksi keuangan menjadi kunci untuk kinerja yang lebih baik,” tegas Mufti.
Menyambut penghargaan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Eem Nurmanah, menyatakan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajarannya. Ia menilai capaian ini bukan sekadar angka, tetapi bukti konkret komitmen pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada layanan.
“Prestasi pada kategori Pagu Kecil ini sangat strategis karena langsung berkorelasi dengan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang bersentuhan dengan kebutuhan legalitas masyarakat dan dunia usaha,” jelas Eem.
Eem menegaskan, pengelolaan anggaran yang efektif telah menjadi pendorong utama peningkatan kualitas pelayanan. Efisiensi dan ketepatan dalam realisasi anggaran memungkinkan proses layanan, seperti pendirian badan usaha, permohonan kekayaan intelektual, dan layanan legalisasi, menjadi lebih cepat, transparan, dan andal.
Baca juga : Parkir Liar di Trotoar Pontianak Berujung Razia Tiga Instansi
“Dampaknya adalah peningkatan daya saing ekonomi Bali. Ketika layanan hukum mudah diakses dan efisien, iklim investasi dan usaha menjadi lebih sehat. Ini adalah kontribusi nyata kami untuk mendukung pembangunan Pulau Dewata,” pungkas Eem.
Pencapaian Kanwil Kemenkumham Bali ini diharapkan menjadi inspirasi bagi satuan kerja lain, membuktikan bahwa disiplin anggaran yang baik merupakan fondasi untuk menciptakan pelayanan publik yang unggul dan berpihak pada masyarakat. Komitmen untuk terus berinovasi dalam pengelolaan keuangan negara menjadi modal penting dalam menjawab tantangan pembangunan hukum dan ekonomi di tahun 2026.
Pewarta : Kade NAL
About the Author
