RI News Portal. Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat komitmennya dalam menjaga hak konsumen sektor keuangan melalui penerbitan regulasi terbaru yang memberikan landasan hukum lebih tegas bagi lembaga ini untuk mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum. Regulasi tersebut, yang diberlakukan sejak akhir Desember 2025, menandai langkah progresif dalam upaya pemulihan kerugian masyarakat akibat pelanggaran oleh pelaku usaha jasa keuangan.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M Ismail Riyadi, menegaskan bahwa regulasi ini berfungsi sebagai instrumen hukum strategis untuk memulihkan kerugian konsumen sekaligus menegakkan prinsip keadilan di sektor yang semakin kompleks ini. “Ini bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan bentuk pembelaan hukum aktif yang mengedepankan kepentingan masyarakat luas,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Regulasi ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari wewenang OJK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Mekanisme gugatan yang diatur bersifat institusional, di mana OJK bertindak berdasarkan hak gugat lembaga negara, bukan sebagai perwakilan kelompok korban secara kolektif.
Gugatan dapat diajukan apabila OJK menemukan bukti perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha jasa keuangan yang memiliki atau pernah memiliki izin dari OJK, serta pihak ketiga yang bertindak dengan itikad buruk. Pendekatan ini mengutamakan prinsip kepentingan umum, kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan substantif.
Salah satu aspek paling menonjol dari regulasi ini adalah pembebasan biaya bagi konsumen hingga tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Langkah tersebut dirancang untuk menghilangkan hambatan finansial, sehingga akses terhadap keadilan menjadi lebih inklusif bagi masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi.
Dalam proses penyusunannya, OJK melakukan koordinasi intensif dengan Mahkamah Agung guna menyelaraskan mekanisme gugatan dengan prosedur peradilan yang berlaku, memastikan efektivitas implementasi tanpa menimbulkan konflik hukum acara.
Regulasi tersebut mengatur secara komprehensif lima elemen utama: kewenangan pengajuan gugatan, tujuan pelindungan konsumen, prosedur pelaksanaan gugatan, eksekusi putusan pengadilan, serta mekanisme pelaporan pelaksanaan putusan tersebut.
Dengan kehadiran regulasi ini, OJK diharapkan dapat berperan lebih aktif sebagai benteng terakhir perlindungan konsumen, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekosistem jasa keuangan nasional. Langkah ini juga mencerminkan evolusi pengawasan sektor keuangan yang tidak hanya berfokus pada stabilitas dan integritas, tetapi juga pada keadilan sosial bagi para pengguna layanan.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
