RI News Portal. Nuuk, Greenland – Dalam perkembangan yang semakin memperuncing ketegangan geopolitik di kawasan Arktik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mengaitkan sikap kerasnya terhadap Greenland dengan kekecewaan pribadinya atas tidak digelarkannya Hadiah Nobel Perdamaian kepadanya tahun lalu. Pernyataan itu terungkap melalui pesan teks yang dikirimkan Trump kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre dan kemudian dirilis secara resmi oleh pemerintah Oslo pada Senin (19/1/2026).
Dalam pesan tersebut, Trump menulis bahwa karena “negara Anda memutuskan tidak memberikan saya Nobel Perdamaian meski telah menghentikan delapan perang plus”, ia tidak lagi merasa terikat untuk “hanya memikirkan perdamaian secara murni”. Kalimat penutup pesan itu bahkan lebih tegas: “Dunia tidak akan aman kecuali kami memiliki kendali penuh dan total atas Greenland.”
Pernyataan itu muncul di tengah eskalasi sengketa yang dipicu pengumuman Trump akhir pekan lalu: penerapan tarif impor 10 persen mulai Februari 2026 terhadap barang-barang dari delapan negara pendukung Denmark dan Greenland, termasuk Norwegia, Swedia, Finlandia, dan beberapa anggota Uni Eropa lainnya. Langkah itu diklaim sebagai respons terhadap pengerahan pasukan simbolis dari negara-negara Eropa ke Greenland pekan sebelumnya—yang menurut pejabat militer senior Eropa hanya melibatkan “beberapa lusin prajurit secara kolektif” untuk mengevaluasi keamanan Arktik.

Namun di balik narasi keamanan, banyak pengamat melihat motif yang lebih personal dan transaksional. Gedung Putih sendiri, melalui wakil juru bicara Anna Kelly, mengonfirmasi keaslian pesan tersebut dan menyatakan keyakinan Trump bahwa penduduk Greenland “akan lebih terlindungi di bawah Amerika Serikat dari ancaman modern di Arktik”. Pernyataan itu semakin memperkuat dugaan bahwa isu strategis wilayah—termasuk cadangan mineral langka, jalur pelayaran baru akibat pencairan es, dan posisi militer melawan Rusia serta China—kini bercampur dengan sentimen pribadi presiden.
Reaksi internasional beragam namun tegas. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa ancaman tarif tidak akan menggoyahkan sikap mereka: “Greenland bukan barang dagangan.” Ribuan warga Greenland sendiri menggelar aksi demonstrasi besar-besaran akhir pekan lalu, menunjukkan penolakan yang semakin masif terhadap segala bentuk pengambilalihan.
Di sisi Eropa, Uni Eropa melalui kepala kebijakan luar negerinya Kaja Kallas menyatakan pihaknya “tidak berminat mencari perkara” namun “akan mempertahankan posisi”. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berupaya meredakan situasi dengan menyerukan “diskusi tenang”, sementara Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen tidak menutup kemungkinan skenario terburuk: “Tidak ada yang bisa dikesampingkan sebelum presiden sendiri memutuskan demikian.”
Baca juga : Dari Tempo ke BI: Jejak Panjang Thomas Djiwandono Menuju Kursi Deputi Gubernur
Menariknya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang berada di Davos untuk World Economic Forum menolak keras kaitan antara ancaman Greenland dengan Nobel, menyebutnya “omong kosong sepenuhnya”—meski ia mengaku tidak mengetahui isi pesan Trump ke Norwegia.
Sementara itu, insiden penyerahan medali Nobel Perdamaian oleh María Corina Machado kepada Trump pekan lalu—yang kemudian diumumkan akan disimpan oleh presiden—menambah lapisan ironis pada narasi ini. Komite Nobel Norwegia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bersifat independen dan tidak dapat dipindahtangankan.

Para analis hubungan internasional kini memperingatkan bahwa penggabungan motif pribadi, kepentingan strategis Arktik, dan instrumen ekonomi seperti tarif berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi tatanan aliansi transatlantik. Pertemuan darurat para pemimpin Uni Eropa dijadwalkan Kamis malam ini, sementara Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menegaskan pentingnya Arktik bagi “keamanan kolektif” aliansi.
Hingga kini, belum ada tanda-tanda de-eskalasi signifikan. Yang jelas, Greenland—pulau es terbesar di dunia yang selama ini relatif tenang—kini menjadi pusat salah satu krisis diplomatik paling tidak biasa di awal tahun 2026.
Pewarta : Setiawan Wibisono

