RI News Portal. Jakarta, 8 Januari 2026 – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) tengah melakukan koordinasi intensif untuk memulangkan tiga warga negara Indonesia (WNI) yang terdampar di Pulau Sokotra, Yaman, sejak awal Januari 2026. Penyebab utama keterdamparan ini adalah penutupan wilayah udara Yaman oleh Arab Saudi menyusul eskalasi militer di wilayah selatan negara tersebut.
Menurut Plt. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, ketiga WNI tersebut tiba di Sokotra melalui paket wisata yang dioperasikan oleh agen berbasis di Uni Emirat Arab (UEA). Mereka tidak dapat meninggalkan pulau tersebut karena penghentian seluruh penerbangan komersial akibat penutupan wilayah udara yang diberlakukan Riyadh setelah serangan terhadap pelabuhan Makala pada 30 Desember 2025.
“Berdasarkan komunikasi terakhir hingga Kamis kemarin, ketiga WNI dalam kondisi sehat, aman, dan baik,” ungkap Heni dalam taklimat media di Jakarta. Ia menambahkan bahwa sejak 7 Januari 2026, sebagian rute penerbangan di Yaman telah kembali dibuka secara bertahap. Kemlu RI kini berfokus untuk memastikan ketiga WNI tersebut dapat kembali ke Tanah Air melalui penerbangan yang tersedia pada 8 atau 9 Januari. “Perwakilan kita di Muscat dan Abu Dhabi sedang berkoordinasi aktif agar mereka dapat ikut serta dalam penerbangan tersebut. Kami akan terus mengawal proses ini hingga tuntas,” tegasnya.
Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi diplomasi pelindungan warga di tengah konflik regional yang kompleks. Konflik Yaman telah memasuki fase baru sejak akhir 2025, ketika Southern Transitional Council (STC) berhasil menguasai provinsi Hadramaut dan Al-Mahra—dua wilayah yang mencakup hampir separuh luas Yaman dan berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Langkah STC tersebut memicu respons keras dari Riyadh, yang menuding adanya dukungan eksternal dari UEA—tuduhan yang dibantah keras oleh Abu Dhabi.
STC selama ini menyuarakan ketidakpuasan atas marginalisasi wilayah selatan oleh pemerintah pusat yang diakui secara internasional, bahkan hingga menyerukan pemisahan. Sebaliknya, otoritas Yaman yang berbasis di Aden menegaskan komitmen terhadap integritas territorial dan menolak segala upaya separatisme.
Di tengah dinamika ini, Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyampaikan apresiasi Indonesia terhadap inisiatif Arab Saudi yang memfasilitasi serangkaian konferensi di Riyadh. “Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong dialog inklusif yang melibatkan semua pihak di Yaman, sehingga tercapai perdamaian berkelanjutan sambil tetap menjaga keutuhan wilayah,” ujar Nabyl.
Ia juga kembali mengimbau seluruh WNI untuk menghindari perjalanan ke zona konflik aktif. Hingga saat ini, belum ada laporan WNI yang menjadi korban dalam gelombang kekerasan di Yaman Selatan. Pemerintah Indonesia, tambah Nabyl, terus memantau perkembangan situasi yang belum stabil dan menempatkan keselamatan WNI sebagai prioritas utama, sekaligus mendorong penyelesaian damai tanpa kekerasan lebih lanjut.
Kasus Sokotra ini bukan hanya menyoroti risiko wisata di wilayah rawan konflik, tetapi juga menegaskan peran aktif diplomasi Indonesia dalam pelindungan warga di luar negeri. Di saat banyak negara fokus pada evakuasi skala besar, pendekatan Indonesia yang berbasis koordinasi bilateral dan multilateral dengan mitra regional menunjukkan efektivitas dalam menangani kasus-kasus individu di tengah ketidakpastian geopolitik yang berkepanjangan di Semenanjung Arab.
Pewarta : Diki Eri
About the Author
