RI News Portal. Jakarta, 3 Januari 2026 – Di tengah prediksi gelombang tinggi yang dapat memicu banjir pesisir atau rob hingga 7 Januari mendatang, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta telah menggelar serangkaian inisiatif pencegahan untuk melindungi wilayah utara ibu kota dari limpasan air laut. Pendekatan ini mencakup penguatan infrastruktur darurat dan mobilisasi tim respons cepat, sebagai bagian dari strategi adaptasi jangka pendek terhadap perubahan iklim yang semakin nyata di kawasan metropolitan.
Menurut Ika Agustin Ningrum, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, upaya ini dirancang untuk memitigasi risiko banjir rob yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). “Kami telah menyiapkan berbagai elemen pengendali, mulai dari pompa air tetap hingga yang bergerak, serta pintu air di lokasi-lokasi kritis,” ungkap Ika dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu lalu. Ia menekankan bahwa seluruh aset telah dikerahkan untuk membatasi dampak air pasang ke daratan, dengan fokus pada efisiensi dan kecepatan respons.
Salah satu langkah utama adalah pengoperasian rumah pompa dan pintu air di delapan titik strategis pesisir utara, termasuk Pintu Air Marina, Waduk Pluit, Kali Asin, Ancol, Junction PIK, Muara Angke, Pasar Ikan, dan Tanjungan. Infrastruktur ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama, mengatur aliran air dan mencegah genangan yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Selain itu, Satuan Tugas SDA, yang dikenal sebagai Pasukan Biru, telah ditempatkan dalam status siaga penuh untuk menangani situasi darurat di lapangan, memastikan intervensi langsung jika diperlukan.
Sebagai solusi sementara, Dinas SDA juga membangun tanggul darurat di enam lokasi rawan: Muara Angke, Muara Baru, Sunda Kelapa, Jalan RE Martadinata, Marunda Pulo, dan area depan Jakarta International Stadium (JIS). Pembangunan ini dimaksudkan untuk menahan gelombang hingga proyek tanggul laut permanen, seperti National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), rampung. “Kami optimistis bahwa intervensi ini akan efektif dalam menjaga keamanan warga, sehingga kehidupan di pesisir tetap berjalan lancar,” tambah Ika, seraya menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan komunitas.
Peringatan dini dari BMKG menunjukkan tujuh wilayah berpotensi tinggi terdampak, di antaranya Tanjungan (sekitar rumah pompa dan tambak), Muara Angke (permukiman pelabuhan dan Pluit), Muara Baru (kawasan industri), Marunda (Museum Si Pitung dan RW 07), Pasar Ikan di Sunda Kelapa, Tanjung Priok serta Kalibaru (Jalan Sulawesi dan Jalan Industri), dan Ancol (Perempatan Gunung Sahari Marina serta depan JIS). Dampak ini bisa berupa genangan yang mengganggu transportasi, perdagangan, dan hunian.
Baca juga : Sinergi Polri dan Masyarakat dalam Mitigasi Abrasi Sungai: Pemasangan Bronjong di Bumijawa
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendesak warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di zona pesisir. Masyarakat diimbau memantau update melalui situs resmi badan penanggulangan bencana daerah atau aplikasi layanan publik, serta menghubungi nomor darurat 112 jika menghadapi kondisi mendesak. Pendekatan ini tidak hanya menangani ancaman saat ini, tetapi juga menjadi model adaptasi kota pesisir terhadap risiko iklim yang semakin sering terjadi, menggabungkan teknologi infrastruktur dengan partisipasi masyarakat untuk ketahanan jangka panjang.
Pewarta : Yogi Hilmawan
About the Author
