RI News Portal. Aceh Tamiang, 1 Januari 2026 – Dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan urgensi percepatan pengumpulan data kerusakan rumah akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025. Pernyataan ini disampaikan di hadapan sejumlah menteri kabinet, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Fadhlullah, serta Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi.
Tito Karnavian menggarisbawahi bahwa kecepatan dan ketepatan data dari tingkat kabupaten/kota merupakan faktor penentu utama dalam penyaluran bantuan hunian dan pemulihan masyarakat. “Pemerintah pusat telah siap dengan anggaran dan skema bantuan, namun semuanya bergantung pada kelengkapan data dari daerah,” ujarnya, seraya memperingatkan agar jangan sampai keterlambatan data menyebabkan persepsi negatif di masyarakat bahwa pemerintah lamban bertindak.
Kerusakan hunian diklasifikasikan menjadi tiga kategori: ringan, sedang, dan berat. Berdasarkan laporan hingga akhir Desember 2025, total rumah terdampak mencapai ratusan ribu unit, dengan kondisi lapangan yang masih berkembang dinamis. Untuk kategori ringan dan sedang, bantuan stimulan diberikan langsung melalui mekanisme yang ditangani Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sementara kategori berat melibatkan penyediaan hunian sementara atau dana tunggu hunian.
Data tersebut tidak hanya menjadi dasar penyaluran stimulan perbaikan, tetapi juga untuk bantuan tambahan dari Kementerian Sosial, seperti dukungan pengadaan perabot rumah tangga dan pemulihan ekonomi keluarga. Tito menyoroti bahwa pengumpulan data di Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah menunjukkan progres relatif baik, sementara di Aceh—khususnya di 18 kabupaten/kota terdampak—masih memerlukan akselerasi lebih lanjut.
Dalam kondisi di mana dokumen kependudukan korban hilang akibat bencana, pemerintah menerapkan mekanisme fleksibel: kepala desa atau kampung bertugas mendata awal kerusakan, yang kemudian diverifikasi oleh bupati dengan pendampingan dari aparat keamanan dan kejaksaan setempat. Proses ini tidak mengharuskan menunggu data lengkap secara keseluruhan; pengiriman bertahap diperbolehkan agar penyaluran bantuan dapat segera dieksekusi.
Contoh keberhasilan ditemukan di salah satu kabupaten di Sumatera Utara, di mana percepatan data menyebabkan penurunan drastis jumlah pengungsi setelah bantuan stimulan disalurkan. Tito memperkirakan bahwa jika data untuk kategori ringan dan sedang dapat segera diproses di Aceh, sebagian besar pengungsi—yang saat ini masih ratusan ribu jiwa—dapat kembali ke rumah mereka dalam waktu singkat.
Pernyataan ini mencerminkan pendekatan birokrasi yang berorientasi pada efisiensi di tengah krisis kemanusiaan berskala besar, di mana keterlambatan administratif berpotensi memperpanjang penderitaan masyarakat. Dengan dana yang telah dialokasikan, fokus kini bergeser pada koordinasi vertikal antara pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan pemulihan berjalan inklusif dan akuntabel.
Rapat koordinasi ini juga menjadi bagian dari tinjauan langsung Presiden Prabowo terhadap progres pembangunan hunian sementara, menandai komitmen pemerintah dalam transisi dari fase darurat ke rekonstruksi jangka panjang pascabencana hidrometeorologi ekstrem yang telah merenggut ribuan nyawa dan menggusur jutaan warga di Pulau Sumatra.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
