RI News Portal. Palm Beach, Florida 30 Desember 2025 – Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 29 Desember 2025 di Florida menandai titik krusial dalam upaya mempertahankan gencatan senjata di Gaza serta mengelola ancaman regional dari Iran. Diskusi ini tidak hanya mencerminkan aliansi strategis yang erat antara kedua negara, tetapi juga mengungkap ketegangan potensial dalam implementasi rencana perdamaian pasca-konflik yang difasilitasi AS.
Gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang dimulai pada Oktober 2025 setelah perang dua tahun yang dipicu serangan Hamas pada 2023, telah berhasil melepaskan hampir seluruh sandera—kecuali satu jenazah yang masih menjadi isu sensitif. Namun, transisi ke fase kedua rencana perdamaian menghadapi hambatan signifikan. Fase ini melibatkan pembentukan pemerintahan transisional di Gaza yang didemilitarisasi, di bawah pengawasan badan internasional yang dipimpin oleh Trump, serta rekonstruksi wilayah yang hancur. Pelucutan senjata Hamas menjadi syarat utama yang ditekankan Trump, sementara Israel menunjukkan sikap hati-hati dalam menyetujui komite teknokratis Palestina dan penarikan pasukan penuh.

Dari perspektif akademis, rencana ini mencerminkan pendekatan unilateral AS dalam resolusi konflik, di mana elemen kekuasaan militer digabungkan dengan insentif diplomatik. Namun, perbedaan pemahaman mengenai mandat pasukan stabilisasi internasional—antara peran komando yang diinginkan AS-Israel versus kekhawatiran negara kontributor lain akan menjadi “pasukan pendudukan”—menyoroti tantangan multilateralisme di kawasan yang polarisasi tinggi. Selain itu, kelanjutan serangan terbatas pasca-gencatan senjata menimbulkan risiko eskalasi, yang dapat melemahkan legitimasi proses perdamaian secara keseluruhan.
Isu Iran mendominasi agenda, dengan Trump mengulangi peringatan tegas terhadap upaya rekonstitusi program nuklir Tehran pasca-serangan AS-Israel pada Juni 2025. Meskipun Trump mengklaim fasilitas pengayaan utama telah “sepenuhnya dihancurkan”, intelijen awal menunjukkan setback hanya beberapa bulan hingga dua tahun, tergantung situsnya. Kekhawatiran Israel terhadap pengembangan rudal balistik Iran menambah lapisan kompleksitas, di mana dukungan AS potensial untuk tindakan preventif lebih lanjut dapat memicu konfrontasi regional baru. Analisis geopolitik menunjukkan bahwa pendekatan ini berisiko memperburuk proliferasi, alih-alih mendorong negosiasi diplomatik jangka panjang.
Baca juga : Prospek Perdamaian Ukraina-Rusia: Kemajuan Diplomatik di Tengah Ketegangan Militer
Di sisi lain, pengumuman penganugerahan penghargaan sipil tertinggi Israel kepada Trump—sebuah preseden historis bagi warga non-Israel—menegaskan dimensi personal dalam hubungan bilateral. Hal serupa terlihat dalam dukungan Trump terhadap pengampunan Netanyahu dalam kasus korupsi domestik, meskipun proses tersebut masih berlangsung dan menuai kontroversi internal di Israel.
Secara keseluruhan, pertemuan ini mengilustrasikan paradoks diplomasi kontemporer di Timur Tengah: kemajuan perdamaian yang rapuh di satu sisi, diimbangi ancaman eskalasi di sisi lain. Keberhasilan jangka panjang bergantung pada komitmen bersama terhadap demiliterisasi, rekonstruksi inklusif, dan pencegahan proliferasi nuklir, sambil menghindari polarisasi yang lebih dalam antaraktor regional. Tanpa resolusi hambatan struktural ini, stabilitas kawasan tetap rentan terhadap guncangan baru.
Pewarta : Anjar Bramantyo

