RI News Portal. Jakarta, 30 Desember 2025 – Dalam upaya strategis mempercepat pemulihan fungsi pemerintahan tingkat desa pasca bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatera sejak akhir November 2025, Kementerian Dalam Negeri berencana mengerahkan sebanyak 1.054 praja dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Penugasan ini akan dimulai pada 3 Januari 2026, dengan fokus utama pada dua kabupaten yang mengalami dampak paling parah, yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Utara.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin (29/12/2025). Menurutnya, inisiatif ini dirancang untuk menjawab lumpuhnya operasional pemerintahan desa akibat kerusakan infrastruktur dan hilangnya sejumlah permukiman akibat arus banjir yang ekstrem.
Bencana hidrometeorologi yang dipicu curah hujan tinggi tersebut telah menyebabkan kerusakan signifikan di tiga provinsi, dengan Provinsi Aceh menjadi yang paling terdampak. Dari total 22 desa yang dilaporkan hilang tersapu banjir dan material longsor di seluruh wilayah terdampak, 13 di antaranya berada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Selain itu, sebanyak 1.580 kantor desa mengalami gangguan fungsi, di mana mayoritas—yaitu 1.455—terkonsentrasi di Aceh.
“Langkah ini bertujuan untuk segera menghidupkan kembali roda pemerintahan desa, sehingga pelayanan publik dasar bagi masyarakat dapat pulih dengan cepat,” ungkap Tito Karnavian. Tugas utama para praja mencakup dua aspek krusial: pertama, partisipasi dalam pembersihan material pascabencana di wilayah terdampak; kedua, pendampingan rekonstruksi administrasi pemerintahan desa yang sempat terhenti.
Penugasan ini dikonsep mirip dengan program kuliah kerja nyata (KKN) tematik, di mana para praja tidak hanya berkontribusi secara praktis tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dalam menghadapi dinamika sosial dan administratif di tengah kondisi krisis. Pendekatan ini diharapkan membekali generasi calon aparatur sipil negara dengan pemahaman mendalam tentang resiliensi pemerintahan lokal terhadap bencana alam.
Di samping itu, Kementerian Dalam Negeri telah aktif dalam pemulihan layanan administrasi kependudukan sejak fase awal tanggap darurat. Tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dikerahkan ke tiga provinsi terdampak, berhasil merestorasi lebih dari 63.230 dokumen vital, termasuk Kartu Tanda Penduduk elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, serta akta kematian. Layanan ini diberikan secara gratis, khususnya di wilayah di mana banyak warga kehilangan dokumen akibat terjangan banjir dan longsor.
Pemantauan lapangan menunjukkan bahwa tiga daerah—Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa—mengalami penghentian total layanan administrasi kependudukan pada fase awal. Pengiriman tim sejak 25 November 2025, dengan alokasi tiga tim per provinsi, menjadi bagian dari strategi komprehensif untuk memastikan identitas hukum masyarakat tetap terjaga di tengah proses pemulihan jangka panjang.
Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen lintas sektor pemerintah dalam menangani dampak multidimensi bencana ini, mulai dari aspek kemanusiaan hingga rekonstruksi institusi pemerintahan.
Inisiatif pengerahan praja IPDN ini dipandang sebagai langkah inovatif dalam membangun ketahanan pemerintahan desa, sekaligus menegaskan peran pendidikan tinggi dalam mendukung agenda nasional pemulihan pascabencana. Dengan fokus pada wilayah prioritas, diharapkan proses transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi berkelanjutan dapat berjalan lebih efektif di awal tahun baru.
Pewarta : Yogi Hilmawan
About the Author
