RI News Portal. Ankara/Damaskus, 17 Desember 2025 – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa sebanyak 580.000 pengungsi Suriah telah kembali ke tanah air mereka sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024. Angka ini mencerminkan gelombang pemulangan signifikan yang dipicu oleh perubahan politik di Suriah, di mana kelompok oposisi merebut Damaskus pada 8 Desember 2024, diikuti pengunduran diri dan kepergian Assad dari negara tersebut.
Dalam pidatonya pada Selasa (16/12), Erdogan menekankan bahwa tindakan agresif Israel di wilayah Suriah saat ini merupakan penghalang utama bagi pencapaian keamanan dan stabilitas jangka panjang di negara tersebut. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional, di mana serangan udara dan inkursi darat Israel ke Suriah selatan telah menjadi isu sensitif pasca-transisi kekuasaan di Damaskus.
Data resmi migrasi Turki menunjukkan penurunan bertahap jumlah pengungsi Suriah di wilayahnya. Pada April 2025, Turki masih menampung lebih dari 4 juta pengungsi, dengan sekitar 2,7 juta di antaranya berada di bawah status perlindungan sementara. Saat ini, angka tersebut telah berkurang menjadi lebih dari 2,3 juta orang. Pemulangan ini difasilitasi oleh langkah-langkah diplomatik, termasuk penunjukan Wakil Menteri Luar Negeri Nuh Yilmaz sebagai duta besar Turki untuk Suriah pada akhir Oktober 2025 – penunjukan pertama sejak hubungan diplomatik putus pada 2012. Konsulat Jenderal Turki di Aleppo juga telah beroperasi kembali, sementara persiapan pembukaan kembali Kedutaan Besar Suriah di Ankara dan Konsulat Jenderal di Gaziantep sedang berlangsung.
Perubahan politik di Suriah sendiri menjadi katalisator utama. Setelah pengambilalihan Damaskus oleh kelompok bersenjata oposisi, Ahmed al-Sharaa – mantan komandan pemberontak yang dikenal dengan nama julukan Abu Mohammed al-Julani – ditetapkan sebagai presiden sementara pada Januari 2025. Penunjukan ini menandai awal periode transisi yang bertujuan membangun institusi baru dan menyusun konstitusi interim.
Dari perspektif akademis, dinamika ini mencerminkan interaksi kompleks antara faktor domestik dan geopolitik dalam manajemen krisis pengungsi. Pemulangan sukarela sering kali dipengaruhi oleh persepsi keamanan di negara asal, akses terhadap layanan dasar, serta prospek ekonomi. Namun, kritik dari organisasi internasional menyoroti risiko pemulangan paksa atau kurangnya kondisi reintegrasi yang aman dan berkelanjutan di Suriah, di mana infrastruktur masih rusak berat akibat perang panjang.
Baca juga : Perkembangan Terbaru Penyidikan Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan
Normalisasi hubungan Turki-Suriah juga menandakan pergeseran strategi regional Ankara, yang sebelumnya mendukung oposisi bersenjata namun kini fokus pada stabilitas perbatasan dan pencegahan ancaman dari kelompok kurdi serta residu ekstremis. Di sisi lain, intervensi eksternal – khususnya dari Israel – berpotensi memperburuk fragmentasi, menghambat upaya rekonstruksi, dan memperlambat aliran bantuan internasional yang krusial bagi jutaan warga Suriah yang masih mengungsi atau terdampak.
Gelombang pemulangan ini tidak hanya mengubah demografi Turki, tetapi juga membuka babak baru dalam evolusi konflik Suriah. Keberhasilan transisi di Damaskus akan bergantung pada kemampuan pemerintahan sementara untuk menjamin inklusivitas, keadilan transisional, dan perlindungan minoritas, sementara tekanan eksternal terus menguji ketahanan proses tersebut.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
