RI News Portal. Pontianak, 16 November 2025 – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menegaskan bahwa mahasiswa, terutama dari kalangan Generasi Z, memegang peran krusial sebagai penggerak utama dalam memperkuat penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks kuliah umum yang digelar di Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak pada Sabtu lalu, di mana ia menyoroti potensi ruang digital sebagai medan strategis untuk membentuk narasi kemanusiaan yang inklusif.
Dalam acara yang dihadiri ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Barat, Mugiyanto menggarisbawahi bahwa mahasiswa bukan sekadar pengguna media sosial, melainkan simpul vital yang mampu membangun wacana publik berbasis nalar kritis. “Generasi Z memiliki akses luas terhadap platform digital, yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan toleransi, keberagaman, dan nilai kemanusiaan, sekaligus melawan arus informasi yang memecah belah,” ujarnya, Minggu, saat berada di Pontianak.
Paparan Mugiyanto lebih lanjut menganalisis pola interaksi digital Generasi Z sebagai peluang emas untuk transformasi sosial. Ia memandang ruang maya tidak hanya sebagai arena ekspresi individu, tetapi juga sebagai ekosistem pembentukan opini kolektif yang dapat memperkuat fondasi HAM. Dalam visi ini, mahasiswa diharapkan berperan sebagai juru bicara (spokesperson) yang proaktif, mampu menyaring informasi dengan pendekatan analitis dan mempromosikan dialog antar kelompok masyarakat. “Kemampuan berpikir kritis mereka menjadi senjata ampuh untuk membongkar narasi intoleransi dan mengamplifikasi suara kelompok rentan,” tambahnya.
Kuliah umum tersebut juga menjadi momentum untuk menyoroti dinamika kampus UPB Pontianak sebagai model institusi pendidikan yang hidup dan responsif terhadap isu HAM. Mugiyanto memuji budaya akademik di sana, yang tercermin dari aktivitas mahasiswa dalam riset, advokasi, dan forum diskusi. Ia menekankan pentingnya integrasi nilai HAM ke dalam kurikulum, organisasi kemahasiswaan, serta program pengabdian masyarakat, dengan peran pimpinan kampus sebagai katalisator utama.
Sebagai langkah konkret, Mugiyanto mengumumkan rencana kolaborasi intensif antara Kementerian HAM dan UPB Pontianak. Kerja sama ini mencakup penyusunan usulan kebijakan untuk masyarakat adat, penguatan regulasi perlindungan kelompok rentan, serta pengembangan studi akademik mendalam tentang dinamika HAM kontemporer. “Kapasitas Fakultas Hukum UPB yang solid, ditambah posisi strategis Rektor Dr. Purwanto sebagai koordinator asosiasi perguruan tinggi swasta di Kalimantan Barat, akan memperluas dampak kolaborasi ini ke seluruh wilayah,” katanya.
Inisiatif ini mencerminkan pendekatan holistik pemerintah dalam melibatkan sektor pendidikan tinggi untuk penguatan HAM nasional. Dengan memposisikan mahasiswa sebagai aktor sentral di era digital, Mugiyanto optimistis bahwa Indonesia dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan toleran, di mana nilai kemanusiaan menjadi pondasi utama diskursus publik.
Pewarta : Lisa Susanti
