RI News Portal. Jakarta, 14 November 2025 – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan komitmen penguatan kerjasama antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyempurnakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini melibatkan penurunan petugas hingga ke tingkat desa, guna memastikan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) yang menjadi fondasi program pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul usai Rapat Koordinasi DTSEN di Kasablanka Hall, Jakarta, pada Kamis (13/11/2025). “Intinya kami bersama BPS, Kementerian Sosial, terus memperkuat kolaborasi dan kita turunkan ke bawah. Ke dekat kabupaten, kota dan tentu provinsi. Seterusnya nanti terus ke bawah sampai di tingkat desa,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, pendekatan ini bertujuan menghasilkan data DTSEN yang semakin mutakhir melalui mekanisme formal dan partisipatif. Data yang dikumpulkan dari lapangan akan dikembalikan ke BPS untuk pengukuran dan verifikasi ulang. “Sehingga data yang didapat itu nanti akan diserahkan kembali kepada BPS untuk dilakukan pengukuran ulang. Termasuk verifikasi ulang,” tambahnya.
Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar penyaluran berbagai program Kemensos, termasuk bansos. Gus Ipul menekankan perlunya sosialisasi intensif dan pembuatan saluran akses yang lebih luas bagi masyarakat. “Penting sekali buat kami berdua untuk terus mensosialisasikan dan membuat saluran-saluran yang lebih banyak. Sehingga masyarakat mudah mengakses dalam rangka pemutakhiran,” katanya.
Ia juga menginstruksikan dinas sosial serta kepala BPS di tingkat kabupaten/kota untuk menindaklanjuti kerjasama ini hingga akar rumput, sambil mempersiapkan sumber daya manusia (SDM), mekanisme, dan perangkat pendukung. “Supaya pemutahiran ini bisa dilakukan secara berkelanjutan. Operator di Dinsos memiliki peran penting, merekalah yang menginput data-data para calon penerima bansos,” tegas Gus Ipul.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pemutakhiran DTSEN telah mencapai versi 3 per September 2025. Proses ini melibatkan rekonsiliasi dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta pemeriksaan lapangan oleh tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca juga : Menghadapi Musim Hujan, Petani Wonogiri Berbondong-bondong Garap Sawah untuk Tanam Padi
“Tadi yang Pak Mensos bilang, ada juga cekbansos, ada SIG-NG. Jadi itu nanti data mengalir ke BPS langsung menjadi bahan pemutakhiran oleh BPS,” jelas Amalia. Ia menambahkan bahwa kolaborasi tidak terbatas pada level pusat, melainkan diperkuat di daerah melalui koordinasi antara BPS provinsi/kabupaten/kota dengan dinas setempat.
Pendekatan desentralisasi ini diharapkan menciptakan sistem data yang dinamis dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi anggaran negara. Kerjasama lintas instansi seperti ini menjadi model penting dalam tata kelola data nasional, yang pada akhirnya mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.
Pewarta : Albertus Parikesit
