RI News Portal. Jakarta, 6 Oktober 2025 – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya koordinasi antarkementerian dan lembaga yang lebih ketat dalam harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penguatan logistik nasional serta finalisasi rencana aksi nasional penanganan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL). Pernyataan ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan (ODOL) di Jakarta, Senin (6/10).
“Intinya adalah dalam rangka harmonisasi rencana Perpres penguatan logistik nasional, juga finalisasi rencana aksi nasional penanganan kendaraan ODOL, kita harus semakin ketat dalam berkoordinasi,” ujar AHY.
Rancangan Perpres tersebut ditargetkan selesai diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Oktober 2025. AHY menjelaskan bahwa harmonisasi ini menjadi langkah krusial untuk memastikan kebijakan pengendalian ODOL dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal ini, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi tingkat menteri pada 6 Mei dan 17 Juli 2025 guna menyelaraskan pandangan serta memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Selain itu, sejumlah rapat teknis telah dilakukan hingga September 2025 untuk menyusun langkah-langkah operasional dan memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan zero ODOL di seluruh wilayah Indonesia. AHY menegaskan bahwa isu ODOL telah menjadi perhatian nasional, mendapat atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI, serta ramai diperbincangkan di media massa, media sosial, hingga forum-forum informal seperti warung kopi.
“Isu kendaraan ODOL memiliki dampak dan konsekuensi yang tidak baik dalam berbagai aspek, sehingga menjadi perhatian bersama,” tutur AHY.
Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini tengah melakukan kajian terkait dampak kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian nasional, yang ditargetkan selesai pada Desember 2025. AHY menekankan bahwa kebijakan zero ODOL tidak boleh ditunda lagi, dengan target implementasi efektif mulai 1 Januari 2027. Rapat koordinasi ini dihadiri perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, BPS, dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Baca juga : Pemerintah Kebun Tebu Respons Cepat Tumpukan Sampah di Belakang SD Negeri 2 Purajaya
Sebelumnya, AHY mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan Perpres baru untuk mengatur ekosistem logistik nasional sebagai bagian dari paket deregulasi guna memperbaiki sistem pergerakan barang di dalam negeri. “Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem logistik nasional,” ujar AHY, mengutip pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat peluncuran ALFI Convex 2025 di Jakarta, Rabu (2/7).
Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan sistem logistik yang lebih efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi dampak negatif dari kendaraan ODOL, seperti kerusakan infrastruktur jalan, risiko kecelakaan, dan inefisiensi biaya logistik. Dengan sinergi yang kuat antarlembaga, pemerintah optimistis target zero ODOL dapat tercapai sesuai jadwal.
Pewarta : Yudha Purnama
