RI News Portal. Denpasar, 3 Oktober 2025 – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah di Denpasar untuk membahas isu krusial terkait rumah tidak layak huni (RTLH), penataan permukiman kumuh, serta desain kawasan perkotaan dan perdesaan yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Pertemuan ini juga menyoroti penanganan dampak banjir besar yang melanda Bali akibat curah hujan tertinggi dalam 70 tahun, dipicu badai equatorial Rossby.
Gubernur Koster melaporkan bahwa banjir besar telah menyebabkan kerusakan signifikan di sejumlah wilayah Bali. Pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota telah menyalurkan bantuan sebesar Rp15 juta per kepala keluarga terdampak. Pedagang di Pasar Badung yang kehilangan dagangan mendapat ganti rugi Rp3,4 miliar berdasarkan data omzet dari pengelola pasar. Sementara itu, bantuan senilai lebih dari Rp1 miliar telah disalurkan untuk korban banjir di Tabanan dan Jembrana.
“Semua rumah rusak telah ditangani, jalan dan jembatan sedang diperbaiki. Kami juga akan mengaudit empat sungai besar untuk reboisasi dan penataan ulang guna memperkuat mitigasi bencana,” ujar Koster. Ia menegaskan pentingnya langkah proaktif untuk mencegah bencana serupa di masa depan.
Berdasarkan data, terdapat 33.086 unit RTLH di Bali, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Karangasem. Pemerintah menargetkan penyelesaian seluruh RTLH pada 2029 melalui kolaborasi APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota. APBN akan mendanai renovasi lebih dari 12.000 unit rumah, sementara provinsi menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk kabupaten/kota dengan fiskal lemah. Koster juga menggandeng dana CSR dan gotong royong ASN untuk mempercepat penanganan.
“Kami optimistis, dengan tambahan alokasi anggaran pada 2026, RTLH di Karangasem, Gianyar, Jembrana, dan Bangli dapat diselesaikan lebih cepat. Bali harus menjadi wajah terbaik Indonesia,” tegas Koster.
Koster menyoroti kekhasan Bali, seperti desa adat yang kuat, ekonomi di atas rata-rata nasional, angka kemiskinan dan pengangguran terendah, serta IPM peringkat lima nasional. Bali juga mencatatkan angka harapan hidup tertinggi dan prevalensi stunting terendah di Indonesia. Namun, tantangan seperti kesenjangan fiskal antar-wilayah, alih fungsi lahan 700 hektare per tahun, kemacetan, dan peningkatan sampah akibat tingginya arus wisatawan tetap menjadi perhatian.
Baca juga : Refleksi Perpisahan Dubes Jepang Masaki Yasushi: Biak dan Hubungan Indonesia-Jepang yang Era
“Pariwisata menyumbang 66 persen perekonomian Bali, tetapi sangat rentan terhadap bencana dan isu keamanan. Kami sedang merancang transformasi ekonomi agar Bali tetap tangguh, dengan atau tanpa pariwisata,” jelasnya. Koster juga memperkenalkan konsep Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang mengatur pengendalian alih fungsi lahan, jumlah wisatawan asing, dan konsolidasi lahan di kawasan padat penduduk.
Wakil Menteri Fahri Hamzah menyebut Bali sebagai “jantung pertumbuhan nasional” dan “etalase Indonesia” di mata dunia. Ia menekankan pentingnya perumahan dan permukiman di Bali yang memenuhi standar internasional, namun tetap menghormati budaya lokal. Kementerian menargetkan renovasi 400.000 unit rumah di seluruh Indonesia, dengan ambisi mencapai 1 juta unit. Di Bali, fokus utama adalah penghapusan RTLH mulai 2026 dan penataan kawasan kumuh seluas 12 kilometer di sekitar sungai dan pesisir.
“Kawasan pesisir Bali harus menjadi seperti Maldives—kampung nelayan modern yang higienis dan ramah wisata,” ujar Fahri. Ia juga mendorong konsep perumahan bersusun dua hingga tiga lantai di perkotaan sebagai solusi efisien tanpa mengorbankan lahan subur, sambil tetap mematuhi aturan budaya Bali terkait batas ketinggian bangunan.
Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan di Bali. Dengan kolaborasi lintas sektor dan pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal, Bali diharapkan menjadi model pembangunan yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.
Pewarta : Jhon Sinaga
