RI News Portal. Jakarta, 3 Oktober 2025 – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan komitmennya untuk menjaga dan memulihkan ekosistem lahan basah, khususnya gambut dan mangrove, sebagai strategi kunci menghadapi krisis iklim dan mencapai target net zero emission. Langkah ini menjadi krusial mengingat peran vital kedua ekosistem tersebut sebagai penyerap karbon terbesar di dunia.
Indonesia saat ini memiliki 13,36 juta hektare lahan gambut dengan cadangan karbon mencapai 57 gigaton, menjadikannya salah satu penyimpan karbon terbesar secara global. Namun, tantangan besar masih dihadapi karena 3,3 juta hektare lahan gambut mengalami kerusakan akibat drainase berlebihan, konversi lahan untuk pertanian atau perkebunan, dan pembukaan lahan dengan pembakaran.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dalam pernyataannya pada Jumat (3/10/2025) menjelaskan, “Keberhasilan pemulihan di dalam konsesi perlu diperluas ke luar konsesi. Tantangan terbesar justru ada di area yang tidak terikat kewajiban hukum, sehingga lebih rentan terhadap degradasi.”
Data periode 2018–2023 menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya pemulihan. Sebanyak 3,07 juta hektare lahan gambut telah mengalami perbaikan kualitas, meskipun 2,50 juta hektare lainnya masih mengalami penurunan kondisi. Untuk mengatasi ini, KLH sejak 2015 telah menjalankan Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di 332 desa. Program ini terbukti efektif, dengan hanya tiga desa yang masih mengalami kebakaran lahan berulang.
“DMPG tidak hanya memulihkan ekosistem, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal melalui pengembangan usaha berbasis lingkungan, seperti ekowisata dan produk olahan berbasis gambut,” tambah Hanif.
Selain gambut, Indonesia juga memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia seluas 3,44 juta hektare. Sayangnya, sekitar 769 ribu hektare di antaranya mengalami degradasi akibat aktivitas manusia dan perubahan lingkungan. Sejak 2020, pemerintah telah berhasil memulihkan 85 ribu hektare mangrove melalui berbagai inisiatif, termasuk peluncuran Program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM).
Baca juga : Jonatan Christie Balas Dendam Epik, Blitzers Tumbangkan Lightning di BDMNTN-XL 2025
Program DMPM menempatkan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan dalam upaya pemulihan. Pemerintah juga telah menyiapkan peta jalan, regulasi pendukung, dan inventarisasi lokasi prioritas untuk memastikan efektivitas program ini. “Mangrove tidak hanya melindungi garis pantai dari abrasi, tetapi juga berperan besar dalam menyerap karbon dan mendukung keanekaragaman hayati,” ujar Hanif.
Upaya ini mencerminkan pendekatan holistik pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat. Dengan memperluas cakupan DMPG dan DMPM, Indonesia optimistis dapat mempercepat pemulihan ekosistem lahan basah, sekaligus mendukung target global untuk mengatasi krisis iklim.
Pewarta : Yudha Purnama
