RI News Portal. Semarang 27 Agustus 2025 — Di tengah ketegangan geopolitik yang semakin memanas, sekelompok aktivis yang tergabung dalam kelompok “No Azure for Apartheid” melakukan aksi dramatis dengan menyerbu kantor pusat Microsoft di Redmond, Washington, pada Senin, 25 Agustus. Mereka menerobos masuk ke ruang kerja Presiden Microsoft Brad Smith di Gedung 34, sebagai bentuk protes keras terhadap kontrak komputasi awan perusahaan dengan pemerintah Israel. Aksi ini, yang disiarkan secara langsung melalui platform streaming Twitch, menyoroti gelombang baru aktivisme internal di industri teknologi yang menentang keterlibatan korporasi dalam konflik Palestina-Israel.
Aktivis tersebut, yang terdiri dari karyawan aktif Microsoft dan mantan karyawan yang pernah dipecat karena aktivisme serupa, mengibarkan spanduk dan meneriakkan slogan seperti “Brad Smith, kau tidak bisa bersembunyi, kau mendukung genosida!” Mereka juga mengunggah tiruan surat panggilan pengadilan yang menuduh Smith terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Aksi duduk ini berlangsung selama beberapa jam sebelum akhirnya dibubarkan oleh pihak keamanan, meskipun tidak ada laporan langsung mengenai penangkapan.
Menurut laporan awal dari outlet tech independen, protes ini merupakan puncak dari kampanye berbulan-bulan yang menargetkan layanan Azure Microsoft, yang diduga digunakan oleh Israel untuk mendukung operasi militer di Gaza. Investigasi mendalam oleh jurnalis investigatif mengungkap bahwa Israel memanfaatkan infrastruktur cloud Microsoft untuk menyimpan data jutaan panggilan telepon harian dari warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Data ini, yang mencakup metadata komunikasi sensitif, diyakini menjadi bagian dari sistem pengawasan massal yang memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Para aktivis menekankan bahwa kontrak semacam ini tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga berkontribusi pada apa yang mereka sebut sebagai “genosida” terhadap rakyat Palestina, di mana lebih dari 40.000 nyawa telah hilang sejak eskalasi konflik pada Oktober 2023.
Aksi ini bukanlah yang pertama di sektor tech. Lebih dari setahun lalu, karyawan Google melakukan protes serupa terhadap Project Nimbus, kontrak senilai 1,2 miliar dolar AS dengan Amazon yang menyediakan layanan cloud dan AI untuk pemerintah serta militer Israel. Pada April 2024, sembilan karyawan Google menggelar aksi terkoordinasi di New York dan California, termasuk menduduki ruang kerja CEO Google Cloud Thomas Kurian selama sembilan jam. Mereka menulis tuntutan di papan tulis dan mengenakan kaus bertuliskan “Googler melawan genosida,” sambil menyiarkan langsung melalui Twitch. Tiga hari setelah aksi tersebut, 28 karyawan yang terlibat dipecat, memicu perdebatan luas tentang hak karyawan untuk beraktivisme di tempat kerja.
Dalam konteks lebih luas, gelombang protes ini mencerminkan pergeseran paradigma di Silicon Valley, di mana karyawan semakin vokal menentang keterlibatan perusahaan mereka dalam isu geopolitik. Analis teknologi menilai bahwa aksi seperti ini bisa mempengaruhi kebijakan korporasi, terutama di tengah tekanan dari investor etis dan konsumen yang sadar sosial. Microsoft, yang belum memberikan respons resmi hingga saat ini, menghadapi dilema antara kontrak pemerintah yang menguntungkan secara finansial dan risiko reputasi yang semakin besar. Sementara itu, kelompok “No Azure for Apartheid” berjanji untuk melanjutkan kampanye mereka melalui media sosial dan aksi langsung, menyerukan boikot global terhadap produk Microsoft hingga kontrak dengan Israel dihentikan.
Berita ini disusun berdasarkan laporan langsung dari saksi mata dan sumber independen, dengan penekanan pada implikasi etis jangka panjang bagi industri tech. Pembaca diundang untuk mengikuti pembaruan melalui newsletter interaktif kami, di mana Anda bisa berpartisipasi dalam polling tentang etika bisnis di era konflik global.
Pewarta : Setiawan Wibisono S.TH
