RI News Portal. Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono, angkat suara menanggapi tuntutan masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terhadap Bupati Pati, Sudewo, yang merupakan kader partai tersebut. Menurut Sugiono, setiap kebijakan yang diambil oleh kepala daerah kader Gerindra harus memperhatikan aspirasi masyarakat agar tidak menambah beban mereka.
“Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” ujar Sugiono dalam keterangan resmi, Rabu (13/8/2025).
Sugiono menegaskan bahwa pesan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kepada seluruh kader yang terpilih sebagai kepala daerah adalah agar selalu mempertimbangkan suara masyarakat kecil. Ia menambahkan, partai terus memantau aksi unjuk rasa di Pati dan mengapresiasi peran semua pihak setelah kondisi di lapangan mulai kondusif.
Protes publik dipicu oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kebijakan tersebut memicu aksi demonstrasi besar-besaran yang berlangsung pada Rabu (13/8/2025), dengan ribuan warga menuntut perubahan kebijakan.
Ahmad Husein, inisiator aksi, memperkirakan lebih dari 100.000 warga turun ke jalan, melebihi jumlah demonstrasi sebelumnya yang mencapai 50.000 orang. “Persiapan hari ini diperkirakan 100 ribu lebih. Melebihi tantangan sebelumnya,” ujar Husein, dikutip dari Tribun Jateng.
Meskipun dimulai dengan damai, unjuk rasa berubah ricuh menjelang siang. Ribuan peserta membawa bendera, spanduk, bahkan keranda jenazah simbolis sebagai bentuk protes terhadap Bupati Sudewo. Husein menegaskan, “Target tuntutan massa (Bupati) lengser. Kalau enggak lengser, kami tetap bertahan di sini (Alun-Alun Pati).”
Situasi memanas ketika aparat menembakkan gas air mata, memaksa massa mundur dan menyebar. Seorang jurnalis KompasTV melaporkan, “Keadaan di alun-alun sudah chaos, polisi tembakkan gas air mata. Sangat amat chaos, massa berlarian melindungi diri, kami juga tidak bisa mengambil gambar dengan maksimal, sangat pedih di mata.”
Baca juga : Pengembalian Uang Tidak Hapus Pidana: Kasus Dugaan Suap Proyek Perkeretaapian Bupati Pati
Herman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), menilai tuntutan masyarakat Pati masuk akal. Menurutnya, kenaikan NJOP yang berujung pada peningkatan tarif PBB-P2 secara signifikan tanpa melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan, memunculkan resistensi publik. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi dalam pemerintahan daerah yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
Sugiono menekankan kembali kepada seluruh kepala daerah kader Gerindra agar selalu memperhitungkan dampak kebijakan terhadap rakyat terkecil. “Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut,” ujarnya.
Pewarta : Yudha Purnama
