RI News Portal. Jakarta, 8 Agustus 2025 — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Perusahaan Umum Bulog akan meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak pekan depan sebagai langkah strategis untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Program ini merupakan respons atas temuan harga beras yang masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di berbagai wilayah Indonesia.
Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol. Dedi Prasetyo, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (8/8), menyatakan bahwa peluncuran GPM merupakan bentuk intervensi langsung terhadap dinamika harga beras yang belum terkendali. Dari target nasional 1,3 juta ton beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025, realisasi distribusi baru mencapai 8 ribu ton.
“Diperlukan aksi nyata. Fungsi Binmas Polri sebagai leading sector wajib memastikan data stok akurat, koordinasi intensif dengan Bulog, dan penyaluran tepat sasaran,” tegas Dedi.
Penyaluran beras SPHP akan dilakukan melalui dua skema utama:
- Distribusi langsung dari satuan wilayah ke Bulog
- Penyaluran via Koperasi Merah Putih, Primer Koperasi Kepolisian (Primkoppol), dan koperasi lainnya
Setiap konsumen dibatasi maksimal pembelian 10 kilogram, kecuali untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) seperti Maluku dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kilogram. Seluruh proses distribusi wajib mematuhi HET zonasi dan dilarang untuk dijual kembali.
Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, sistem digitalisasi akan diterapkan melalui aplikasi Klik SPHP yang mengintegrasikan delapan tahap proses: pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan. Harga jual wajib berada di bawah HET dan data pembeli harus diinput secara real time.
Baca juga : Tambang Ilegal Diduga Rusak Lahan Pertanian Produktif di Desa Nganten, Klaten
Pengawasan lapangan akan melibatkan:
- Bhabinkamtibmas Polsek untuk sosialisasi dan pemantauan
- Tim pemantau gabungan dari Bulog, Polri, Pemerintah Daerah, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas)
Evaluasi dilakukan harian melalui aplikasi Klik SPHP. Masyarakat juga diberi akses untuk melaporkan dugaan penyimpangan melalui hotline 110 atau aplikasi yang sama.
“Gerakan ini akan dilombakan antarsatuan wilayah, dan yang terpenting jangan sampai terjadi penyelewengan,” tambah Dedi.
Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhan, menyambut baik kolaborasi strategis ini. Ia menegaskan kesiapan Bulog dalam mendukung distribusi melalui 1.514 gudang berkapasitas total 3,7 juta ton. Selain itu, fasilitas tunda bayar selama tujuh hari juga disiapkan untuk Primkoppol sebagai mitra penyalur.
“Dukungan Polri meningkatkan kapasitas distribusi kami secara signifikan,” ujar Rizal.
Peawarta : Albertus Parikesit
