RI News Portal. Sintang 18 Juli 2025 – Kepala Perum Bulog Cabang Sintang, Abdul Mukti, menegaskan komitmen pihaknya dalam memastikan distribusi Bantuan Pangan Pemerintah (BPP) berjalan tepat sasaran dan sesuai mekanisme. Mukti menjelaskan bahwa sistem pendistribusian berbasis aplikasi, disertai pengawasan langsung dari petugas lapangan untuk meminimalisasi potensi penyimpangan.
“Transporter hanya bertugas mengantarkan sampai titik distribusi. Tanggung jawab sepenuhnya berada pada Bulog. Sistem pengelolaannya tetap berbasis aplikasi dan dikawal oleh petugas lapangan,” ujarnya dalam wawancara dengan RRI Sintang, Jumat (18/7/2025).
Menurut data yang dihimpun, Kabupaten Sintang menerima kuota Bantuan Pangan Pemerintah untuk 26.852 Penerima Bantuan Pangan (PBP). Setiap PBP dijadwalkan memperoleh 20 kilogram beras per periode, mencakup dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025. Total alokasi beras yang akan disalurkan mencapai 537 ton untuk 14 kecamatan di wilayah Sintang.
“Distribusi akan dilakukan langsung oleh Perum Bulog. Mereka bertanggung jawab penuh hingga titik distribusi di masing-masing wilayah. Proses penyaluran akan dikawal oleh Babinsa, pihak desa, serta petugas di lapangan, dengan target pendistribusian rampung pada 31 Juli 2025,” terang Mukti.
Ia menambahkan, data penerima bantuan bersumber dari Kementerian Sosial dan telah terintegrasi dalam sistem nasional. Dengan demikian, proses verifikasi di tingkat kabupaten tidak lagi diperlukan. Mekanisme ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas distribusi bantuan, mengingat bantuan pangan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan menekan dampak inflasi daerah.
Baca juga : Insiden Tunggal Bus TSM di Kalbar: Pelajaran untuk Regulasi Keselamatan Transportasi
Langkah penguatan pengawasan dan distribusi yang dilakukan Bulog Sintang sejalan dengan agenda nasional pengendalian inflasi serta perlindungan sosial terhadap kelompok rentan. Dengan target distribusi hingga akhir Juli 2025, sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, aparat desa, dan TNI diharapkan mampu menjaga kelancaran program serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap efektivitas kebijakan pangan pemerintah.
Pewarta : Salmi Fitri
