RI News Portal. Jakarta 15 Juli 2025 – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, mengumumkan penghapusan 8,2 juta peserta dari skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan pada periode Mei dan Juni 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pemutakhiran data dan efisiensi anggaran negara, yang disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (15/7/2025).
Dalam forum tersebut, Saifullah menjelaskan bahwa anggaran pemerintah untuk PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp48,7 triliun untuk 96,8 juta jiwa. Namun, data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya peserta PBI yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima subsidi, terutama dari kelompok desil atas.
“Alokasinya untuk 96,8 juta jiwa, nilainya hampir Rp48 triliun. Jadi bisa dikatakan ini hampir Rp50 triliun, cukup besar,” ujar Saifullah Yusuf di hadapan anggota Komisi VIII DPR.
Penghapusan tersebut terutama menyasar individu dalam kelompok desil 6 hingga desil 10, yakni kelompok masyarakat yang secara statistik tergolong tidak miskin. Desil merupakan pengelompokan ekonomi berdasarkan tingkat pengeluaran atau pendapatan rumah tangga, di mana desil 1 merujuk pada 10% masyarakat termiskin dan desil 10 pada 10% terkaya.
Selain itu, sejumlah peserta yang telah meninggal dunia, menjadi pegawai negeri (PNS), anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD, maupun anggota legislatif (DPR/DPRD) juga termasuk dalam daftar yang dinonaktifkan dari kepesertaan PBI.
“Tahap kedua dikeluarkan lagi data terbaru dari BPS sebanyak 864 ribu jiwa lebih dari desil 6-10. Terakhir adalah yang dilaporkan meninggal atau sudah menjadi PNS, TNI-Polri, pegawai BUMN BUMD, anggota DPR atau DPRD,” jelas Saifullah.
Kementerian Sosial menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat atas jaminan kesehatan, melainkan upaya penyempurnaan alokasi bantuan agar lebih tepat sasaran. Subsidi akan dialihkan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin, yakni mereka yang berada pada desil 1 hingga 5.
Dalam skema ini, peserta yang sebelumnya dinonaktifkan masih memiliki peluang untuk mengajukan reaktivasi kepesertaan PBI apabila kondisi sosial-ekonominya memang layak untuk menerima kembali bantuan.
“Kita bekukan itu masih bisa melakukan reaktivasi jika memang mereka benar-benar membutuhkan. Syarat-syarat reaktivasi PBI JKN antara lain peserta dikategorikan sebagai masyarakat miskin dan rentan miskin, serta masuk dalam daftar penonaktifan sebelum periodenya,” imbuhnya.
Kebijakan penghapusan peserta PBI ini memunculkan sejumlah pertanyaan penting terkait validitas data sosial, etika distribusi subsidi, dan perlindungan terhadap kelompok transisi ekonomi. Meskipun mengedepankan prinsip efisiensi fiskal, langkah ini perlu dikaji secara kritis mengingat risiko eksklusi sosial terhadap kelompok rentan yang berada di ambang garis kemiskinan.
Dalam kerangka keadilan distributif, kebijakan ini mencerminkan prinsip targeting—yakni mengarahkan intervensi kepada kelompok paling membutuhkan. Namun demikian, proses verifikasi dan mekanisme reaktivasi harus menjamin inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas agar tidak menciptakan kesenjangan baru atau memperburuk kerentanan.
Dari sudut pandang kebijakan kesehatan publik, jaminan akses terhadap layanan kesehatan merupakan bagian dari hak sosial dasar. Maka, kebijakan ini harus dilandasi pendekatan berbasis hak (rights-based approach), bukan sekadar pertimbangan anggaran atau efisiensi data administratif.
Pemutakhiran data penerima bantuan iuran oleh Kementerian Sosial merupakan langkah penting untuk memastikan subsidi negara tepat sasaran. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada keakuratan data, sistem reaktivasi yang responsif, dan keberpihakan nyata kepada kelompok miskin serta rentan miskin. Pemerintah diharapkan terus membuka ruang pengawasan publik dan koordinasi antarinstansi agar kebijakan perlindungan sosial tetap menjaga prinsip keadilan sosial dan tidak mengorbankan hak dasar warga negara.
Pewarta : Yudha Purnama
