RI News Portal. Biak, Papua 8 Juli 2025 — Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kelas A Biak mengambil peran strategis dalam mendukung pelaksanaan upacara peringatan yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Pulau Bromsi, Distrik Aimando. Persiapan ini mencerminkan integrasi antara aspek seremonial nasional dan kesiapsiagaan bencana dalam konteks kepulauan yang memiliki karakteristik geografis rawan.
Kepala Kantor SAR Biak, Kundori, S.T., M.M., menyatakan bahwa instansinya telah memfokuskan persiapan pada dua aspek utama, yaitu personel upacara dan sarana pendukung operasi SAR. “Satu, persiapan personil. Artinya persiapan pasukan upacara. Yang kedua, dukungan dalam hal ini jasa pencarian dan pertolongan,” ujar Kundori dalam wawancara dengan RRI pada Selasa (8/7/2025).
Sebanyak 32 personel disiagakan dengan pembagian tugas yang strategis: separuh akan bertugas sebagai pasukan upacara, sementara sisanya dalam posisi siaga menghadapi kemungkinan darurat seperti kecelakaan laut atau bencana di wilayah pulau sekitar. “Dari itu semua, separuhnya disiagakan untuk pasukan upacara. Separuhnya lagi untuk siaga, jika ada musibah pelayaran, musibah di laut, atau yang ada di pihak pulau dan sekitarnya,” imbuhnya.
Kesiapan operasional tidak hanya terbatas pada sumber daya manusia. SAR Biak juga memastikan kelayakan alat utama sistem senjata (alutsista), khususnya armada laut, agar siap digunakan mendukung operasi siaga di kawasan pesisir dan perairan. Sinergi lintas sektor juga ditekankan melalui koordinasi intensif dengan TNI, Polri, serta pemangku kepentingan daerah lainnya.
Baca juga : Pendidikan Terancam di Tesso Nilo: Kemenkumham Desak Negara Lindungi Hak Anak
Rencana penguatan kesiapsiagaan akan mencapai puncaknya pada H-7 pelaksanaan upacara. Strategi ini menunjukkan adanya komitmen negara melalui institusi teknis seperti SAR dalam memastikan bahwa pelaksanaan agenda kenegaraan dapat berlangsung aman, lancar, dan inklusif, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) seperti Biak Numfor.
Dalam perspektif akademis, keterlibatan SAR dalam konteks ini tidak hanya menunjukkan fungsi teknis sebagai institusi tanggap darurat, tetapi juga sebagai aktor penting dalam tata kelola pemerintahan daerah kepulauan. Upaya ini memperlihatkan sinergi antara protokol nasional dan sistem mitigasi risiko berbasis kawasan pesisir — aspek yang esensial dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di wilayah maritim Indonesia.
Pewarta : Virly
About the Author
