RI News Portal. Subang, 30 Mei 2025 — Praktik penambangan tanah merah di wilayah Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat, resmi dihentikan sementara oleh petugas gabungan dari Polsek Pagaden, Polres Subang, pada Jumat (30/5). Tindakan tersebut dilakukan menyusul belum adanya dokumen perizinan resmi yang dapat ditunjukkan oleh pihak pengelola tambang.
Kapolsek Pagaden, AKP Ikin Sodikin, S.H., dalam keterangannya menegaskan bahwa penghentian sementara operasional tambang dilakukan sebagai bentuk preventif penegakan hukum dan pengawasan administratif. Ia menekankan bahwa belum ada tindakan penyegelan, melainkan pemberian imbauan kepada pengelola untuk menghentikan sementara aktivitas hingga seluruh persyaratan hukum dipenuhi.
“Kalau penyegelan belum dilakukan, hanya memberikan himbauan. Untuk sementara waktu diberhentikan sampai perizinan tersebut bisa ditunjukkan kepada kami,” ujar AKP Ikin Sodikin.
Kegiatan galian tanah merah, yang termasuk dalam kategori galian C menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), mensyaratkan adanya izin resmi berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau bentuk izin lain sesuai klasifikasi kegiatan. Dalam konteks pemerintah daerah, kewenangan penerbitan izin telah didelegasikan kepada pemerintah provinsi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.
Tanpa izin tersebut, aktivitas penambangan dapat dikategorikan sebagai ilegal dan melanggar hukum pidana, khususnya Pasal 158 UU Minerba, yang mengatur sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin resmi.
Kasus di Gambarsari mencerminkan lemahnya pengawasan tata kelola sumber daya alam di tingkat desa hingga kabupaten. Dalam berbagai kasus serupa, eksploitasi material tambang tanpa izin tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga menimbulkan konflik kepentingan antara pelaku usaha, warga sekitar, dan otoritas setempat. Pemanfaatan tanah merah untuk kebutuhan konstruksi dan infrastruktur menjadikan komoditas ini rentan dieksploitasi tanpa pengawasan memadai.
Baca juga : Muspika Kecamatan Pagaden Tegaskan Kepatuhan Izin Usaha Tambang dalam Rapat Koordinasi 23 Mei 2025
Diperlukan sinergi antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup, serta aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan ekstraktif berjalan sesuai prinsip legalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
Penghentian sementara oleh aparat Polsek Pagaden dapat dipandang sebagai langkah positif dalam pendekatan non-represif terhadap pelanggaran administratif. Namun demikian, ke depan, dibutuhkan mekanisme pengawasan berbasis sistem digital dan pelibatan masyarakat lokal dalam pelaporan indikasi tambang ilegal.
Selain itu, penting untuk melakukan audit lingkungan serta kajian analisis dampak lingkungan (AMDAL) atau dokumen UKL-UPL, khususnya bila kegiatan tambang berada dekat dengan permukiman, lahan produktif, atau wilayah resapan air.
Pewarta : Galih Prayudi
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
