RI News Portal. Lampung Barat, 21 Mei 2025 — Polemik dugaan beroperasinya alat berat tanpa izin di kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatra Selatan yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Barat mulai menemukan titik terang. Pihak Dinas Kehutanan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat telah melakukan rapat tertutup untuk membahas penyelesaian kasus tersebut.
Informasi yang diperoleh dari seorang pejabat Pemkab Lampung Barat, yang enggan disebutkan namanya, menyebutkan bahwa rapat tertutup tersebut digelar di ruang kerja Bupati dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Lampung Barat, Sutikno—yang disebut sebagai pemilik alat berat—beserta Sekretaris Daerah (Sekda), dan pihak Dinas Kehutanan.
“Memang awalnya pihak kecamatan yang diwakili oleh Camat Pagar Dewa serta Kabag Tapem dijadwalkan untuk ikut rapat. Namun karena pertimbangan tertentu, keduanya tidak jadi hadir,” ujar sumber kepada awak media, Rabu (21/5).
Menurut sumber tersebut, hasil rapat bersifat rahasia. Namun, pasca rapat, ia bersama Camat Pagar Dewa sempat mengkonfirmasi langsung kepada Sekda Lampung Barat, Nukman. Dalam percakapan informal di kediamannya, Sekda disebut mengungkapkan bahwa sudah ada titik temu antara pihak-pihak terkait.
“Sudah ada solusi yang dibicarakan, namun belum bisa diumumkan ke publik. Tunggu situasi agak tenang dulu,” lanjut sumber tersebut, menirukan pernyataan Sekda.
Lebih jauh, sumber menyebut bahwa Bupati menyampaikan kawasan yang dimaksud merupakan bagian dari hutan sosial, yang artinya dapat dikelola oleh masyarakat selama tidak dilakukan penebangan liar. “Kalau hutan itu gundul, masyarakat diwajibkan menanam kembali. Terkait Pak Sutikno, sedang ditangani langsung oleh beliau bersama Dinas Kehutanan,” tambahnya.
Di sisi lain, kritik keras datang dari kalangan aktivis. Dalam konferensi pers yang digelar pada hari yang sama, aktivis sosial Sumarlin mengecam keras tindakan tersebut. Ia menegaskan tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat publik.
“Tak boleh ada ruang bagi pejabat publik untuk merusak hutan demi kepentingan pribadi. Apalagi ini hutan negara. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegas Sumarlin.
Ia juga meminta agar alat berat yang diduga beroperasi tanpa izin itu segera diamankan sebagai barang bukti oleh aparat penegak hukum dan Dinas Kehutanan, guna memudahkan proses penyelidikan.
Sumarlin menyinggung kasus dua petani miskin asal Pekon Kebun Tebu, Lampung Barat, yang pada 2021 lalu divonis 20 bulan penjara dan denda Rp800 juta hanya karena menebang satu batang pohon medang di kawasan Register 45.
“Kalau rakyat kecil bisa dihukum seberat itu, masak alat berat yang jelas-jelas beroperasi di kawasan konservasi dilepaskan begitu saja hanya karena pelakunya pejabat publik? Ini bisa jadi preseden buruk dan bumerang bagi penegakan hukum di negeri ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas Kehutanan ataupun Bupati Lampung Barat terkait hasil rapat tertutup tersebut.
Pewarta : IF ( Tim)
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
