“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendapatkan pelayanan kesehatan...
Tahun: 2025
“Kolaborasi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam program TMMD mencerminkan praktik good governance di tingkat lokal....
“Dalam konteks hukum pendidikan, setiap bentuk sumbangan yang ditetapkan besarannya dan diwajibkan kepada seluruh orang tua siswa...
“Korupsi di desa seringkali bermula dari praktik ketertutupan yang sistematis dan pembiaran terhadap pelanggaran kecil.” RI News...
“Penegakan kedisiplinan dalam institusi kepolisian tidak bisa hanya berbasis hukuman, tetapi juga harus ditopang oleh kultur organisasi...
“Validitas data kependudukan merupakan fondasi utama bagi perumusan kebijakan publik yang adil dan efektif. Tanpa data yang...
RI News Portal. Jakarta, 06 Mei 2025 – Bareskrim Polri membongkar sindikat bensin LPG 3 Kg bersubsidi...
“Pendekatan humanis dalam pengamanan, yang mengutamakan komunikasi dan pengertian terhadap masyarakat, lebih efektif dalam menjaga ketertiban tanpa...
“Korupsi kecil di tingkat desa sama bahayanya dengan korupsi besar di pusat, karena keduanya sama-sama merusak kepercayaan...
“Mutasi dan promosi jabatan di lingkungan TNI idealnya dijalankan berdasarkan prinsip meritokrasi dan transparansi, bukan kedekatan politik...
“Gerakan sosial harus menjaga kredibilitas moralnya. Ketika aksi menyimpang ke arah kekerasan atau penyanderaan, ia kehilangan legitimasi...
“Jika Israel berupaya menduduki Gaza kembali tanpa strategi politik jangka panjang, ia akan menanamkan dirinya dalam lingkungan...
“Ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan ketersediaan; aspek aksesibilitas, keberlanjutan ekosistem, dan nilai gizi harus menjadi prioritas....
“Kerja sama antarwilayah dalam distribusi pangan merupakan prasyarat bagi stabilisasi harga dan keamanan pasokan. Tanpa integrasi spasial...
“Pendataan merupakan alat utama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Dalam konteks Papua Barat, data yang tepat tentang OAP...
Kewenangan KPK atas Direksi BUMN Pasca UU BUMN 2025, Antara Kepastian Hukum dan Komitmen Antikorupsi
Kewenangan KPK atas Direksi BUMN Pasca UU BUMN 2025, Antara Kepastian Hukum dan Komitmen Antikorupsi
“Korupsi di lingkungan BUMN bukan hanya masalah hukum pidana, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola negara yang...
“Ketidaksesuaian spesifikasi material dalam proyek infrastruktur desa bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut aspek hukum dan...
“Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual harus bersifat cepat, tegas, dan berpihak pada korban. Kepolisian harus menjadi...
“Menembak bukan sekadar olahraga, tetapi disiplin yang menuntut kendali emosi, fokus tinggi, dan stabilitas mental—tiga hal esensial...
“Kompetisi semacam ini juga berfungsi sebagai kanal sosial untuk memperkuat solidaritas antar unsur pertahanan dan keamanan nasional,...