RI News Portal. Semarang – Seorang warga Kecamatan Banyumanik, Totok, mengungkapkan kekecewaannya setelah delapan tahun berjuang mengurus sertifikat tanah miliknya yang berasal dari Letter C. Tanah seluas sekitar 5.500 meter persegi di kawasan Sigar Bencah itu hingga kini belum berhasil disertifikatkan karena diduga masuk dalam wilayah Hak Guna Bangunan (HGB) milik sebuah pengembang di Bukit Bulusan.
Dalam wawancara dengan wartawan di kantornya, Senin (19/1/2026), Totok menjelaskan bahwa setiap pengajuan pengukuran ke Kantor Pertanahan (BPN) selalu ditolak dengan alasan tanah tersebut telah terdaftar sebagai bagian dari HGB pengembang. “Saya sudah berusaha delapan tahun, tapi selalu gagal. Mereka bilang tanah saya masuk HGB developer Bukit Bulusan,” ujarnya dengan nada lesu.
Totok mengaku telah mencoba berbagai cara penyelesaian secara damai, termasuk berkoordinasi langsung dengan pihak terkait. Namun, ia justru diarahkan untuk menempuh jalur hukum. “Kami orang kecil, tidak punya dana untuk menggugat ke pengadilan. Kami yakin sulit menang melawan perusahaan besar,” katanya.
Ia juga menyampaikan kecurigaan adanya dugaan permainan tidak sehat dari oknum tertentu dalam proses pertanahan ini. “Masyarakat kecil sering jadi korban. Ada indikasi permainan mata yang merugikan kami,” tambahnya. Totok menekankan bahwa ia dan warga lain hanya bisa berharap ada perhatian dari pemerintah, khususnya di tingkat pusat, agar ada keberpihakan kepada rakyat kecil yang merasa tertindas.
Lebih lanjut, Totok menyebut informasi yang beredar bahwa di kawasan yang sama terdapat sekitar 180 bidang tanah milik masyarakat yang semula telah bersertifikat, namun kemudian muncul klaim HGB di atasnya. “Itu baru informasi yang saya dengar, belum ada data pasti. Tapi ini menunjukkan masalah yang lebih luas,” jelasnya.
Baca juga : Trump Ancam Kendali Penuh Greenland: Nobel Perdamaian Jadi Alasan Pribadi di Balik Tarif dan Ancaman Militer
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pengembang terkait maupun dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Upaya konfirmasi lanjutan masih dilakukan untuk memastikan informasi yang seimbang dan akurat.
Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengamankan hak atas tanah di tengah ekspansi pengembangan properti. Di tengah maraknya program sertifikasi tanah pemerintah, konflik semacam ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan perlindungan bagi pemilik tanah tradisional.
Pewarta: Nandang Bramantyo
About the Author
