RI News Portal. Tokyo – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengumumkan pembubaran majelis rendah Parlemen (House of Representatives) pada Jumat, 23 Januari 2026, diikuti pelaksanaan pemilihan umum legislatif dini pada 8 Februari mendatang. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers di Tokyo pada Senin, 19 Januari, hanya tiga bulan setelah ia dilantik sebagai perdana menteri wanita pertama dalam sejarah Jepang modern pada 21 Oktober 2025.
Dalam pidatonya, Takaichi menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya untuk memperoleh mandat langsung dari rakyat guna mengukuhkan kepemimpinannya. “Saya menyerahkan nasib saya sebagai perdana menteri kepada penilaian rakyat Jepang,” ujarnya, seraya menekankan bahwa pemilu ini akan menjadi penentu apakah kebijakan pergeseran yang ia usung—termasuk reformasi fiskal dan keamanan—layak dilanjutkan.
Pembubaran majelis rendah dilakukan tepat pada pembukaan sidang biasa Parlemen tahun ini, dengan masa kampanye resmi dimulai 27 Januari. Pemilu ini menjadi yang pertama sejak Takaichi naik tahta, dan digelar kurang dari 18 bulan setelah pemilu umum sebelumnya pada Oktober 2024. Menurut konstitusi Jepang, anggota majelis rendah menjabat selama empat tahun kecuali jika dibubarkan lebih awal oleh perdana menteri.
Takaichi, yang memimpin Partai Liberal Demokrat (LDP) melalui koalisi dengan Partai Inovasi Jepang (Ishin) sejak Oktober lalu, menghadapi mayoritas tipis di majelis rendah. Ia berharap pemilu dini ini dapat menghasilkan mayoritas solid yang memungkinkan pemerintahannya menjalankan agenda reformasi tanpa hambatan signifikan. Di majelis tinggi, koalisi pemerintah bahkan berstatus minoritas, sehingga sering kali harus berkompromi dengan oposisi untuk meloloskan anggaran atau undang-undang penting.
Salah satu kebijakan andalan yang diusung Takaichi adalah pembebasan pajak konsumsi 8% untuk produk makanan selama dua tahun guna meredam lonjakan biaya hidup akibat inflasi yang berkepanjangan. Langkah ini menandai pergeseran dari sikapnya saat berkampanye menjadi ketua LDP, di mana ia lebih menekankan disiplin fiskal. Ia juga menjanjikan penghentian “penghematan berlebihan” sambil menetapkan tolok ukur objektif untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap keuangan publik, di tengah tekanan demografi penuaan penduduk dan kebutuhan belanja pertahanan yang meningkat.
Takaichi menekankan bahwa pembubaran parlemen dilakukan setelah sistem kebijakan ekonomi telah disiapkan secara matang, sehingga tidak mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat. Ia ingin anggota legislatif baru segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Fiskal 2026 untuk mencegah dampak negatif bagi perekonomian, terutama menjelang tahun fiskal baru mulai April.
Baca juga : Trump Bentuk “Dewan Perdamaian” Dunia – Israel Diajak Masuk, Prancis Mundur
Di kubu oposisi, respons terhadap langkah ini cenderung kritis. Partai Demokratik Konstitusional Jepang (CDPJ) dan Partai Komeito—mantan mitra koalisi lama LDP—resmi membentuk Aliansi Reformasi Sentris (CRA) pada 15 Januari untuk menjadi kekuatan oposisi terbesar. Mereka menuduh Takaichi mengutamakan kepentingan politik pribadi dan partai daripada penyelesaian anggaran negara, meski sebelumnya berjanji fokus pada implementasi kebijakan. Kritik juga muncul terkait waktu pemilu di musim dingin, yang berpotensi menyulitkan wilayah bersalju lebat dan siswa yang tengah menghadapi ujian masuk.
Analis politik menilai keputusan Takaichi sebagai taruhan berisiko tinggi namun strategis. Dengan tingkat persetujuan kabinet yang tinggi sejak awal masa jabatannya, ia berupaya mengonversi popularitas pribadi menjadi dominasi parlemen bagi LDP-Ishin. Namun, kampanye singkat hanya sekitar 16 hari dan tantangan dari aliansi oposisi sentris serta partai sayap kanan baru bisa menjadi ujian berat bagi stabilitas politik Jepang ke depan.
Pemilu 8 Februari ini tidak hanya menentukan komposisi majelis rendah, tetapi juga arah kebijakan Jepang di tengah tekanan ekonomi domestik, ketegangan geopolitik regional, dan tuntutan reformasi struktural jangka panjang.
Pewarta : Anjar Bramantyo
About the Author
