RI News Portal. Semarang, 14 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmen serius dalam mempercepat penanganan stunting melalui kolaborasi strategis dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Fokus utama kerja sama ini adalah penerapan intervensi hulu yang berbasis pada data konkret dan terintegrasi, guna memperkuat efektivitas program pembangunan keluarga dan kesehatan masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan bahwa upaya penurunan prevalensi stunting tidak bisa dilakukan secara sektoral atau parsial. Ia menggarisbawahi pentingnya sinergi antarlembaga pemerintah serta perlunya satu sistem data terpadu yang menyatukan informasi dari seluruh kabupaten/kota. Dalam audiensi bersama jajaran BKKBN Provinsi Jawa Tengah di ruang kerjanya, Senin (14/7/2025), Luthfi menyampaikan bahwa seluruh program pembangunan keluarga harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuannya keluarga sejahtera. Kita harus punya satu data di seluruh kabupaten/kota, dan target yang jelas untuk menurunkan stunting,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya evaluasi rutin dan berbasis bukti lapangan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Kolaborasi yang melibatkan penyuluh KB, tim pendamping keluarga, serta perangkat daerah lainnya dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan dampak yang nyata dan terukur.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Eka Sulistia Ediningsih, menyambut baik arahan Gubernur dan menyatakan kesiapan penuh pihaknya dalam menyusun skema sinergi lintas program. Menurut Eka, berbagai program percepatan telah disiapkan, antara lain Super Apps Bangga Kencana, program Tamasya, GATI (Gerakan Anti Stunting Terintegrasi), dan Gerakan Orang Tua Asuh. Semua intervensi tersebut akan dilakukan dengan pendekatan by name by address, yang memungkinkan pemantauan langsung terhadap keluarga sasaran.
“Pak Gubernur memberikan arahan langsung agar segera dibuat rancangan sinergi antara program-program prioritas beliau dengan program-program kementerian,” kata Eka.
Ia berharap integrasi kebijakan pusat dan daerah ini dapat mempercepat penurunan angka stunting di Jawa Tengah, yang hingga kini masih menjadi tantangan pembangunan sumber daya manusia. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem data yang selaras dengan sistem milik Kementerian Sosial diharapkan memperkuat akurasi sasaran program.
Baca juga : Negara Hadir dengan Nurani: Lapas Brebes Beri Izin Luar Biasa kepada Warga Binaan untuk Melayat Orangtua
Dari perspektif akademik, sinergi antara Pemprov Jateng dan BKKBN ini dapat dikategorikan sebagai evidence-based policy, yaitu kebijakan yang dirumuskan berdasarkan bukti dan data empiris. Penggunaan data by name by address menandai pendekatan mikro-targeting dalam intervensi kebijakan, yang diyakini lebih efisien dalam konteks pencegahan stunting yang bersifat multisektoral.
Selain itu, penekanan pada integrasi sistem data antarinstansi memperlihatkan pergeseran paradigma tata kelola pemerintahan ke arah interoperabilitas data publik. Ini selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi digital nasional.
Upaya percepatan penanganan stunting di Jawa Tengah menjadi model penting dalam tata kelola pembangunan keluarga berbasis kolaborasi. Dengan sinergi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital, serta pelibatan komunitas melalui penyuluh dan pendamping keluarga, Provinsi Jawa Tengah berpeluang menjadi pionir dalam menurunkan angka stunting secara signifikan dan berkelanjutan.
Ke depan, keberhasilan kolaborasi ini akan bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan serta keberlanjutan integrasi data dan program. Keterlibatan aktif pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan tinggi diharapkan turut memperkuat ekosistem kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga dan generasi masa depan.
Pewarta : Dandi Setiawan
