RI News Portal. Serang, Banten – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal dan serah terima kunci untuk 50.030 unit rumah bersubsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di sebuah perumahan di Serang, Banten, pada Sabtu, 20 Desember 2025. Acara ini, yang digelar secara hybrid dengan partisipasi dari berbagai wilayah di Indonesia, menandai pencapaian signifikan dalam upaya pemerintah memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya pekerja sektor informal.
Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah posisi duduk Presiden Prabowo yang bersebelahan dengan Ayu, seorang asisten rumah tangga (ART), dan Fauzi Nurdian, seorang pedagang seblak. Kedua individu ini termasuk di antara penerima manfaat program tersebut, yang secara simbolis menggambarkan komitmen negara untuk mendukung kelompok masyarakat yang sering kali menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh kepemilikan rumah. Kehadiran mereka di samping kepala negara tidak hanya menunjukkan inklusivitas kebijakan, tetapi juga menegaskan bahwa program FLPP dirancang untuk menjangkau lapisan bawah masyarakat, termasuk mereka yang bergantung pada penghasilan harian tidak tetap.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa gembira atas pencapaian ini, seraya mengakui bahwa tantangan masih besar. “Hari ini saya merasa gembira, walaupun saya sadar perjalanan masih jauh, cita-cita kita masih jauh. Sekitar 29 juta rakyat kita masih belum punya rumah,” ujarnya, sambil menekankan pentingnya kerja keras dan kolaborasi antarlembaga. Ia menyebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta seluruh kabinet untuk terus mencari solusi inovatif, dengan keyakinan bahwa “kalau ada kehendak, pasti ada jalan.”
Program KPR FLPP sendiri merupakan instrumen kebijakan yang memungkinkan MBR, termasuk pekerja informal, memperoleh rumah dengan pembiayaan bersubsidi, suku bunga tetap rendah, dan uang muka minimal. Pada tahun 2025, kuota program ini telah ditingkatkan menjadi 350.000 unit—angka tertinggi sepanjang sejarah—sebagai bagian dari visi lebih luas untuk membangun jutaan hunian terjangkau. Hingga akhir tahun, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai ratusan ribu unit, dengan akad massal kali ini menjadi yang terbesar dalam satu kali pelaksanaan.
Menteri Maruarar Sirait menambahkan bahwa penerima manfaat berasal dari latar belakang beragam, termasuk single parent, keluarga dengan anggota yang sakit, atau tanpa pekerjaan tetap. “Mereka menolak menyerah dengan situasi yang sulit, tapi bekerja keras,” katanya. Ia secara khusus menyebut Ayu, yang kini memiliki rumah atas nama sendiri meski berprofesi sebagai ART, sebagai contoh ketangguhan masyarakat kecil yang didukung oleh kebijakan negara.
Dari perspektif akademis, acara ini mencerminkan evolusi kebijakan perumahan di Indonesia yang semakin berorientasi pada keadilan sosial. Backlog kepemilikan rumah, yang diperkirakan mencapai puluhan juta unit berdasarkan data terkini, memerlukan pendekatan inklusif yang tidak hanya meningkatkan suplai hunian, tetapi juga memastikan distribusi merata ke segmen masyarakat marginal. Program seperti FLPP, dengan penekanan pada sektor informal yang mendominasi tenaga kerja nasional, dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan akses aset produktif seperti rumah, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga dan mobilitas sosial.
Meski demikian, para pengamat menilai bahwa keberhasilan jangka panjang bergantung pada kesinambungan kebijakan, peningkatan kualitas hunian subsidi, dan integrasi dengan program pendukung seperti kredit usaha mikro untuk pemberdayaan ekonomi penerima. Acara di Serang ini, dengan simbolismenya yang kuat, menjadi pengingat bahwa kebijakan perumahan bukan sekadar target numerik, melainkan upaya konkret untuk mewujudkan hak atas tempat tinggal yang layak bagi seluruh warga negara.
Pewarta : Albertus Parikesit
About the Author
