RI News. Kediri, Minggu, 15 November 2026 – Menjelang aksi yang dijadwalkan Selasa, 17 November 2026, Aliansi Rakyat Khadiri menyatakan kesiapan menurunkan sekitar 1.000 peserta dan kurang lebih 100 unit dump truck untuk menyuarakan 21 tuntutan kepada pemerintah daerah. Kegiatan bertajuk “Khadiri Nggugat Nagari” itu akan berpusat di kawasan Monumen Simpang Lima Gumul (SLG), Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, dan Kantor DPRD Kabupaten Kediri.
Koordinator aliansi, Tubagus Fitrajaya, menyampaikan rencana tersebut melalui surat pemberitahuan bernomor 01/XI-ARK/2026 tertanggal 12 November 2026 kepada Kapolres Kediri. Dalam surat itu disebutkan, kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga selesai. Selain massa, aksi akan diikuti sepeda motor, mobil komando, serta truk panggung sebagai sarana penyampaian orasi.
Skala mobilisasi tersebut menempatkan kesiapan pengamanan, rekayasa lalu lintas, dan jaminan kelancaran aktivitas warga di sekitar SLG serta kawasan perkantoran pemerintah sebagai perhatian yang tidak dapat diabaikan.

Di sektor fiskal, aliansi menuntut penurunan pajak yang mereka nilai memberatkan warga. Pada bidang pendidikan, mereka mendesak pemerintah mewujudkan pendidikan gratis dengan menghentikan pungutan di sekolah negeri yang tidak berlandaskan hukum. Aliansi juga meminta pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOSP, dan BPOPP dibuka secara transparan agar penggunaannya dapat diawasi publik.
Aliansi turut menyoroti pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka meminta penelusuran menyeluruh atas dugaan pemotongan anggaran pada setiap gerai di Kediri, disertai keterbukaan sumber pembiayaan, mekanisme pengelolaan, dan penggunaan dana. Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), aliansi meminta evaluasi agar pelaksanaannya tidak didominasi kepentingan pemodal maupun politik, serta melindungi pelaku UMKM, relawan, tenaga pelaksana, dan penerima manfaat.
Dalam aspek hukum, aliansi mendesak aparat berwenang mengusut dugaan praktik jual beli hukum dan penyalahgunaan kewenangan secara adil, transparan, dan tidak tebang pilih. Mereka juga meminta dugaan suap dalam seleksi perangkat desa ditelusuri terbuka, termasuk pihak yang diduga terlibat dan aliran dananya apabila bukti penyimpangan ditemukan. Menurut aliansi, pengisian jabatan publik semestinya didasarkan pada kompetensi, integritas, dan ketentuan hukum, bukan praktik transaksional.
Baca juga : Pengangkut Ikan Tergelincir di Lampu Merah Patung Caci, Warga Hibur Korban yang Meratapi Dagangannya
Pada isu agraria, aliansi meminta evaluasi penguasaan lahan Hak Guna Usaha (HGU), mencakup luas lahan, masa berlaku izin, kewajiban pemegang hak, dan dugaan penelantaran lahan. Mereka juga mendorong percepatan reforma agraria dan redistribusi tanah, serta penguatan perlindungan lahan pertanian melalui peraturan daerah atau peraturan bupati. Di sektor pertambangan, aliansi menuntut evaluasi izin usaha dan penindakan atas pelanggaran yang merusak lingkungan.
Kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) dinilai mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan sehingga perlu penanganan serius. Proyek infrastruktur berbiaya pemerintah, mulai dari jalan, jembatan, irigasi, hingga gedung pemerintahan, diminta diaudit, baik dari sisi kualitas pekerjaan, proses tender, dugaan penyimpangan, maupun pertanggungjawaban anggaran.
Aliansi meminta pemerintah membuka informasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk dana hibah, bantuan sosial, perjalanan dinas, dan realisasi program. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset pemerintah juga diminta dievaluasi, meliputi penyertaan modal, pendapatan, keuntungan, kerugian, serta pemanfaatan aset. Menurut mereka, keterbukaan anggaran merupakan prasyarat agar uang publik digunakan sesuai kebutuhan dan memberi manfaat nyata.

Di bidang kesehatan, aliansi meminta evaluasi layanan rumah sakit, puskesmas, dan pelaksanaan program BPJS agar layanan layak, mudah diakses, dan merata. Mereka juga mendorong fasilitas publik yang ramah disabilitas, reformasi birokrasi, pemberantasan pungutan liar, dan peningkatan kualitas layanan pemerintahan. Selain itu, pemerintah diminta memprioritaskan tenaga kerja lokal, UMKM, dan pengusaha daerah dalam proyek pembangunan maupun kegiatan investasi.
Melalui slogan “Khadiri Nggugat Nagari”, aliansi menegaskan bahwa warga berhak mengkritik, mengawasi kebijakan, dan menuntut akuntabilitas penyelenggara pemerintahan. Mereka berharap pemerintah daerah dan DPRD memberikan respons konkret berupa evaluasi kebijakan, pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, serta perbaikan layanan, bukan sekadar menerima aspirasi secara seremonial.
Aksi diharapkan berlangsung tertib, damai, dan tidak mengganggu kepentingan umum. Dalam surat pemberitahuan, aliansi menutup dengan pesan bahwa Kediri harus berbenah dan rakyat harus sejahtera. Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Kediri atas rencana aksi tersebut.
Pewarta : Alex Franico
Tagline: #KhadiriNggugatNagari, #AliansiRakyatKhadiri, #21TuntutanRakyat, #AksiDamaiKediri, #SimpangLimaGumul, #TransparansiAPBD, #TataKelolaPemerintahan, #SuaraRakyatKediri,
