RI News Portal. Jakarta, 17 Oktober 2025 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan gelombang pengaduan masyarakat melalui kanal ‘Lapor Pak Purbaya’ telah mencapai 15.933 pesan dalam waktu singkat, dengan mayoritas menyoroti penyimpangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Temuan ini tidak hanya mengungkap praktik korupsi lapangan, tetapi juga mendorong pembentukan tim khusus untuk membasmi jaringan cukong barang ilegal, sekaligus mereformasi budaya organisasi secara menyeluruh.
Dalam pertemuan terbatas di kantornya, Jakarta, Jumat lalu, Purbaya membacakan secara gamblang isi aduan yang paling mencolok. “Dari 15.933 pesan WhatsApp, 2.459 adalah ucapan selamat. Sisanya, 13.285 aduan, sedang diverifikasi intensif. Sudah ada 10 prioritas yang langsung kami garap,” ungkapnya dengan nada tegas, menekankan komitmen zero tolerance terhadap pelanggaran.
Sebagian besar keluhan berpusat pada perilaku pegawai Bea Cukai yang dianggap merusak citra integritas negara. Salah satu aduan mencuat dari seorang wirausaha yang kesal melihat kelompok petugas rutin berkumpul di kedai kopi populer. “Mereka bergerombol setiap hari, pakai seragam dinas, ngobrol keras soal bisnis aset: ‘Baru dapat kiriman mobil, gimana jualnya?’ Saya risih sebagai wirausaha. Mohon diawasi dan ditindak!” demikian kutipan pesan yang dibacakan Purbaya.
Responsnya blak-blakan: “Saya baru tahu masih ada yang begini, padahal kami sudah gebrak-gebrak. Mereka anggap saya main-main. Senin depan, kalau ketemu lagi, langsung pecat!” Janji ini menandai pergeseran paradigma, di mana sanksi tidak lagi administratif, melainkan langsung memutus rantai korupsi individu.
Aduan lain yang viral menyasar maraknya rokok ilegal di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau – pusat logistik strategis. Seorang warga menuding pengawasan Bea Cukai hanya ‘gertak sambal’ ke warung kecil, sementara distributor besar alias cukong tetap aman. “Petugas tutup mata pada cukong! Razia cuma ke warung yang sekadar sambung hidup. Cukong ini operasi sampai sekarang – ini pembiaran total!” tegas Purbaya membacakan laporan tersebut.
Fenomena ini, menurut analisis internal Kemenkeu, merugikan pendapatan negara hingga miliaran rupiah per bulan. Purbaya lantas menginstruksikan pendekatan baru: “Bukan lagi razia sporadis, tapi pemetaan total.”
Untuk menangani 13.285 aduan, Kementerian Keuangan bentuk tim khusus gabungan staf ahli Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak. “Tim ini berpengalaman. Mereka list semua cukong per daerah – siapa link-nya, barang apa yang masuk. Kalau ada gangguan, cukongnya langsung kami proses hukum,” jelas Purbaya.
Strategi ini inovatif karena mengintegrasikan data intelijen pajak dengan pengawasan bea cukai, menciptakan ‘peta panas’ jaringan ilegal nasional. Lebih dari itu, reformasi meluas ke budaya organisasi: pelatihan etika wajib, rotasi pegawai rawan, dan audit acak bulanan. “Kanal pengaduan ini jadi senjata ampuh pengawasan publik. Reformasi birokrasi Kemenkeu akan lebih cepat, terukur,” tambahnya.
Baca juga : Regenerasi Voli Tangsel Melaju Kencang: Kejuaraan U-15 Ungkap Bakat Baru di Tengah Tantangan Fasilitas
Para pakar tata kelola publik memuji inisiatif ini sebagai model hybrid: teknologi sederhana (pesan singkat) dikombinasikan verifikasi data-driven. “Ini bukti pengaduan langsung bisa percepat akuntabilitas, kurangi korupsi 30-40% dalam setahun,” kata Dr. Rina Susanti, peneliti kebijakan fiskal dari lembaga think tank terkemuka, yang memantau kasus serupa di Asia Tenggara.
Purbaya menutup dengan pesan optimis: “Masukan ini emas bagi kami. Governance Bea Cukai harus berubah total – enggak main-main.” Hingga kini, tim khusus telah identifikasi 50 cukong potensial di lima provinsi, dengan razia terkoordinasi digelar minggu depan.
Layanan ‘Lapor Pak Purbaya’ terbuka lebar untuk semua: kirim keluhan pajak atau bea cukai via WhatsApp ke 082240406600. Respons cepat ini bisa jadi katalisator perubahan besar di birokrasi fiskal Indonesia.
Pewarta : Yudha Purnama
