RI News Portal. Bandar Lampung, 1 Agustus 2025 – Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung menggelar sidang putusan sengketa informasi publik yang mempertemukan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPD PWRI) sebagai pemohon, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan sebagai termohon. Sidang berlangsung pada Jum’at (01/08/2025) dan dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner KI Provinsi Lampung, Erizal S.Ag.
Majelis Komisioner yang terdiri dari Erizal S.Ag., Dery Hendryan S.IP., S.H., M.H., Med., dan Syamsurizal S.H., M.M., setelah mempertimbangkan fakta persidangan serta bukti-bukti, memutuskan mengabulkan permohonan DPD PWRI Lampung sesuai register perkara nomor 004/VI/KIProv-LPG-PS/2025.
Keputusan ini memerintahkan Kepala Desa Sabah Balau, Pujianto, selaku atasan PPID untuk menyediakan dan menyerahkan salinan dokumen-dokumen publik terkait pengelolaan keuangan desa, meliputi:
- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2024
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) APBDes 2024
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBDes 2024
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Talut Penahanan Tanah (TPT) jalan Siswo Suyono
- Dokumen Pembangunan Pariwisata Desa Sabah Balau Tahun Anggaran 2024
Majelis Komisioner juga menetapkan batas waktu 14 hari kerja bagi termohon untuk memenuhi kewajiban memberikan informasi setelah salinan putusan diterima.
Sengketa ini berawal dari penolakan PPID Desa Sabah Balau untuk menyerahkan data yang diminta DPD PWRI dengan alasan pemohon bukan bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penolakan tersebut memicu gugatan resmi ke Komisi Informasi Provinsi Lampung.
Baca juga : Pendampingan Distribusi Bantuan Beras di Lampung Timur, Bentuk Komitmen TNI Dukung Kesejahteraan Masyarakat
Yanuar Zuliansyah S.H., kuasa hukum DPD PWRI dari LBH PWRI, menyambut baik putusan ini dan menilai keputusan KI sebagai langkah tepat dalam menegakkan hak keterbukaan informasi publik. Menurut Yanuar, putusan tersebut menunjukkan komitmen KI Provinsi Lampung dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
“Informasi publik adalah hak setiap warga negara Indonesia, terutama terkait pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari APBN dan APBD,” tegas Yanuar. Dia juga menegaskan bahwa permohonan DPD PWRI berdasar pada kerangka hukum yang kuat, seperti UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UU No.20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Putusan ini sekaligus mengingatkan pentingnya transparansi informasi dalam institusi pemerintah dan badan publik, sebagai fondasi kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Jika tidak puas atas putusan ini, kedua pihak memiliki hak mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam waktu 14 hari sejak menerima salinan putusan.
Dengan putusan ini, diharapkan PPID Desa Sabah Balau segera memberikan data yang diminta, sekaligus menjadi contoh nyata bahwa masyarakat dapat memperjuangkan hak atas informasi melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Pewarta : Yosep Sukardi
